Minggu, 10 Maret 2019

memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI

Kompetensi Dasar : 
Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI
Petunjuk Belajar Modul: 
  1. Dengan modul ini diharapkan siswa dapat belajar secara mandiri tentang Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI  tanpa atau dengan bimbingan guru.
  2. Modul ini dikembangkan dari konsep yang mudah ke yang sulit, dari konsep nyata ke konsep yang abstrak dan dari konsep yang sederhana ke konsep yang rumit.
  3. Belajarlah secara berkelompok.
  4. Baca baik-baik Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD) dan Tujuan Pembelajaran.

Prasyarat Sebelum Belajar:
Sebelum mempelajari penyelenggaraan pemerintahan negara, peserta didik diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai apersepsi:
  1. Mendeskripsikan makna persatuan dan kesatuan bangsa
  2. Menjelaskan kehidupan bernegara dalam konsep NKRI
  3. Menguraikan faktor pendorong dan penghambat perstuan dan kesatuan bangsa
  4. Menyimpulkan perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI

A.     Makna persatuan dan kesatuan bangsa
Persatuan dan Kesatuan Bangsa – Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk, ditandai dengan banyaknya suku, etnis, budaya, agama, adat istiadat di dalamnya. Di sisi lain, Bangsa Indonesia dikenal memiliki masyarakat multikultural, masyarakat yang anggotanya memiliki latar belakang budaya (cultural background) beragam. Multikulturalitas dan Kemajemukan ini menggambarkan banyaknya keragaman yang ada. Bila dikelola secara benar, keberagaman dapat menghasilkan energi yang luar biasa besar. Namun sebaliknya bila tidak dikelola secara benar, kemajemukan dan multikulturalitas dapat menghasilkan perpecahan. oleh karena itu Persatuan dan Kesatuan adalah hal yang mutlak bagi bangsa indonesia.

Pengertian Persatuan dan Kesatuan
Persatuan dan kesatuan berasal dari kata “satu” yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah-belah. Kata Persatuan sendiri bisa diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Dengan demikian persatuan dan kesatuan memiliki makna “bersatunya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi”. Persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa / negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat.

Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, istilah “Persatuan Indonesia” merupakan faktor kunci yaitu sebagai sumber motivasi, semangat dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal tersebut juga tercantum pada Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “Dan perjuangan pergerakan Indonesia tlah sampelah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia kdepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sudah tampak saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang juga merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). dalam Pasal 1 ayat 1 UUD. Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik”. selanjutnya ditegaskan dalam Sila ketiga Pancasila tentang tekad bangsa Indonesia mewujudkan persatuan tersebut.

Makna Persatuan dan Kesatuan
Di dalam persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, terdapat 3 makna penting di dalamnya, yaitu:
Ø  Menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan dan sikap saling tolong menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme.
Ø  Menjalin rasa kemanusiaan memiliki sikap saling toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan.
Ø  Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain..

Prinsip Persatuan dan Kesatuan
Jika dikaji lebih jauh, dari arti dan makna persatuan dan kesatuan terdapat beberapa prinsip persatuan dan kesatuan dari keberagaman di Indonesia yang juga harus kita hayati:
Ø  Prinsip Nasionalisme Indonesia
Kita harus mencintai bangsa Indonesia, namun hal tersebut bukan berarti kita harus mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada negara lain karena pandangan seperti itu akan mencelakakan sebuah bangsa. karena sikap tersebut bertentangan dengan sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.
Ø  Prinsip Bhinneka Tunggal Ika
Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai agama, suku, adat istiadat dan bahasa yang majemuk. Hal itu mewajibkan kita untuk saling menghargai dan bersatu sebagai bangsa Indonesia.
Ø  Prinsip Kebebasan yang Bertanggung jawab
Sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME. kita memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap diri kita sendiri, terhadap sesama manusia, dan tanggung jawab dalam hubungannya dengan Tuhan YME.
Ø  Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-cita Reformasi
Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan makmur. Karena Persatuan merupakan modal dasar pembangunan nasional.
Ø  Prinsip Wawasan Nusantara
Melalui wawasan nusantara, kedudukan masyarakat Indonesia diletakkan dalam kerangka kesatuan politik, budaya, ekonomi, sosial serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan ini, manusia Indonesia merasa satu, sebangsa senasib sepenanggungan, dan setanah air, serta memiliki satu tekad dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

Tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol:
1.      Perasaan senasib
Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang berada dalam masa penjajahan (pemerintahan kolonial). Kondisi tersebut telah melahirkan rasa memiliki perasaan senasib untuk bebas dari cekraman penjajah. Perasaan Senasib sepenanggungan ketika sama-sama merasakan penjajahan menjadikan mereka bersatu untuk berjuang melawan penjajah tanpa memandang latar belakang agama, suku, asal-usul etnis, bahasa maupun golongan.
2.      Sumpah Pemuda
Kebulatan tekad untuk menciptakan Persatuan Indonesia kemudian tercermin di ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta yang diprakarsai oleh pemuda perintis kemerdekaan yang berbunyi:
o   Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Bertumpah darah Satu Tanah Air Indonesia.
o   Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Berbangsa Satu Bangsa Indonesia.
o   Kami Putra dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia.
Sampai sekarang Sumpah Pemuda sering disebut sebagai pangkal tumpuan cita-cita menuju Indonesia merdeka. walaupun pada kenyataanya persatuan berkali-kali mengalami gangguan dan kerenggangan.
3.      Kebangkitan Nasional
Kebangkitan Bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia merdeka yang sangat momunental ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908, Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo beserta para mahasiswa STOVIA. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Bangsa Indonesia walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Setelah Organisasi Budi Utomo lahir kemudian bermunculan organiasasi lain yang bertujuan mencapai Kemerdekaan Indonesia. Organisasi tersebut adalah, Serikat Islam Tahun 1911, Muhammadiyah Tahun 1912, Indiche Partij Tahun 1911, Perhimpunan Indonesia Tahun 1924, Partai Nasional Indonesia Tahun 1929, Partindo Tahun 1933 dan sebagainya. Integrasi pergerakan dalam mencapai cita-cita itu pertama kali tampak dalam bentuk federasi seluruh organisasi politik / organisasi masyarakat yang ada yaitu permufakatan perhimpunan-perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1927.
4.      Proklamasi Kemerdekaan
Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi dari perjuangan bangsa Indonesia, ini berarti bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya pada saat diproklamasikan. Puncak bukanlah akhir, oleh karena itu perjuangan belum selesai karena itu kita sebagai generasi muda harus tetap berjuang untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan di segala bidang kehidupan. Proklamasi memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan sejak saat itu bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa campur dari negara lain.
Arti Penting Persatuan dan Kesatuan Bangsa adalah sebagai alat untuk mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan yakni masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Karena Persatuan sangatlah penting untuk mencapai kesejahteraan bagi sebuah negar

Aspek alamiah
Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka Sumber Daya Alam (SDA) dan suku bangsa

Aspek sosial
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:
1)      Politik
Ø  Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Ø  Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukumyang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.
Ø  Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.
Ø  Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan.
Ø  Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.
2)      Kehidupan ekonomi
Ø  Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.
Ø  Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi.
Ø  Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.
3)      Kehidupan sosial dan Budaya]
Tari pendet dari Bali merupakan budaya Indonesia yang harus dilestarikan sebagai implementasi dalam kehidupan sosial.Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu :
Ø  Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budayastatus sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal.
Ø  Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya.
4)      Kehidupan pertahanan dan keamanan
Membangun TNI Profesional merupakan implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan.Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu :
Ø  Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran.
Ø  Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.
Ø  Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.
Implementasi Wawasan Nusantara - Implementasi dalam Kehidupan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hankam. Penerapan atau Implementasi Wawasan Nusantara harus tercermin di dalam sikap pola pikir, pola sikap, dan tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Dengan kata lain, Wawasan Nusantara menjadi hal yang mendasari cara berfikir, bersikap serta bertindak dalam menyikapi, menangani masalah yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Implementasi Wawasan Nusantara
Implementasi Wawasan Nusantara berorientasi dalam kepentingan rakyat dan tanah air yang secara utuh dan menyeluruh, seperti sebagai berikut :
1)      Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Politik

Dalam kehidupan politik ini akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang lebih sehat nan dinamis. Hal tersebut tampak di dalam wujud pemerintahan yang aspiratif, kuat serta terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
2)      Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Ekonomi
Dalam kehidupan ekonomi ini akan terciptanya tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan merata dan adil. Di lain sisi, Implementasi Wawasan Nusantara mencerminkan sikap tanggung jawab pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat tiap daerah secara timbal balik dan kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) itu sendiri.
3)      Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Sosial Budaya
Dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap lahir dan batin yang mampu untuk menerima, mengakui dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinnekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus menjadi karunia dari Sang Pencipta.Implementasi Sosial Budaya ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat  dan bangsa yang lebih rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan agama, suku, asal daerah atau bahkan kepercayaan serta golongan berdasar status sosialnya.
4)      Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan HanKam
Dalam kehidupan hankam akan menumbuhkembangkan rasa kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang nantinya apabila diterapkan akan membentuk sikap Bela Negara dalam diri tiap Warga Negara Indonesia.
Kesadaran dan Sikap Cinta Tanah Air dan bangsa serta Bela Negara ini akan menjadi salah satu modal utama yang nantinya sebagai penggerak partisipasi Warga Negara Indonesia di dalam menanggapi berbagi bentuk datangnya ancaman, seberapapun kecilnya dan darimanapun datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara.Di dalam Pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional, dijelaskan sebagaimana di atas bahwa Implementasi Wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap strata seluruh Indonesia.
Namun, di samping itu juga Wawasan Nusantara diimplementasikan dalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebhinnekaan sehingga akan menciptakan kehidupan yang lebih akrab, peduli, hormat, toleran dan taat kepada hukum.
Deklarasi Djuanda
Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957, menyatakan :
Ø  Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri
Ø  Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan
Ø  Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan :
1.      Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat
2.      Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara Kepulauan
3.      Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI
Pengaruh Deklarasi Djuanda Terhadap Wilayah Indonesia
Deklarasi Djuanda sangat berpengaruh pada wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya deklarasi ini, laut yang menjadi penghubung pulau di Indonesia kini juga dianggap sebagai wilayah resmi Indonesia. Sebelumnya laut antar pulau dianggap sebagai kawasan bebas dan bukan menjadi bagian dari Indonesia, karena yang diakui hanya wilayah perairan sejauh 3 mil dari garis pantai.
Hasil Deklarasi Djuanda juga menegaskan antara darat, laut, dasar laut, udara dan seluruh kekayaan, semua dalam satu kesatuan wilayah Indonesia. Di masa kolonialisme Belanda, wilayah Indonesia hanya terbatas pada wilayah darat saja. Perdana Menteri Indonesia saat itu Djuanda Kartawidjaja memiliki inisiatif untuk merubah aturan ini. Ia pun menjadi tokoh Deklarasi Djuanda dan namanya bahkan digunakan sebagai nama deklarasi ini.
Dalam deklarasi ini terkandung konsepsi negara maritim nusantara yang melahirkan konsekuensi bagi pemerintah dan bangsa indonesia untuk memperjuangkan serta mempertahankannnya hingga mendapat pengakuan internasional. Deklarasi ini sendiri baru diakui dunia internasional pada tahun 1983 atau puluhan tahun setelah awal deklarasi. Selain itu isi Deklarasi Juanda merupakan landasan struktural dan legalitas bagi proses integrasi nasional indonesia sebagai negara maritim dalam posisi geografinya.
Unsur wawasan nusantara
1.      Wadah,  meliputi
Ø  Wujud Wilayah
Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan didalamnya.
Setelah bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagi kegiatn kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah lembaga dalam wujud infrastruktur politik.
Letak geografis negara berada di posisi dunia antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan antara dua benua, yaitu banua Asia dan benua Australia. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan poliyik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.
Ø  Tata Inti Organisasi
Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara kekuasaaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sistem pemerintahan, menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan bersadarkan UUD 1945. Indonesia adalah Negara hukum ( Rechtsstaat ) bukan Negara kekuasaan ( Machtsstaat ).
Ø  Tata Kelengkapan Organisasi
Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers seluruh aparatur negara. Yang dapat diwujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar filsafat pancasila.
2.      Isi Wawasan Nusantara
Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan nasional. Isi menyangkut dua hal yang essensial, yaitu:
Ø  Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.
Ø  Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.
Isi wawasan nusantara tercemin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia meliputi :
Ø  Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan :
1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas.
3) Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Ø  Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh menyeluruh meliputi :
a)      Satu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup daratan perairan dan dirgantara secara terpadu.
b)      Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional.
c)      Satu kesatuan sosial-budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar “Bhinneka Tunggal Ika”, satu tertib sosial dan satu tertib hukum.
d)      Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.
e)      Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu system terpadu, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).
f)       Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.
3.      Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan Lahiriah
Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi, yang terdiri dari tata laku tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa indonesia, sedang tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan , perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan. Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.
Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta kepada bangga dan tanah air sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalm segala aspek kehidupan nasional.

B.     Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI
Arti Negara Secara Umum
Kata “Negara” berasal dari Bahasa sansekerta nagari atau Negara  yang berarti kota. Negara memiliki arti luas dan sempit. Dalam arti luas Negara merupakan kesatuan social yang diatur secara institusional dan melampaui mayarakat-masyarakat terbatas untuk mewujudkan kepentingan bersama. Sedangkan dalam arti sempit Negara disamakan dengan lembaga-lembaga tertinggi dalm kehidupan social yang mengtur, memimpin dan mengkoordinasikan masyarakat supaya hidup wajar dan berkembbang terus. Negara adalah organisasi yang didalamnya ada rakyat, wlayah yang permanen, dan pemerinahan yang berdaulat.
Setiap ahli mengartikan  Negara menurut titik pandangannya masing-masing. Dari bermacam masam pengertian itu, kita dapat mengelompokkan menjadi empat, yaitu: pengertian Negara ditinjau dari organisasi kekuasaan, organisasi politik, organisasi kesusilaan dan integrase antara pemerintah dengan rakyatnya.

Negara ditinjau dari organisasi kekuasaan
Logemann, Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kolompok manusia yang kemudian disebut bangsa. George Jellinek, Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah menetep di wilayah tertentu.

Negara ditinjau dari organisasi politik
Roger H. Sultou, Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Robert M. Mac. Iver, Negara adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan system hokum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa. Max Weber, Negara adalah organisasi suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

Negara sebagai oranisasi kesusilaan
Hegel, Negara merupakan organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesis antara kemerdekaan individu dengan kemerdekaan universal. J.J. Rousseau, kewajiban Negara adalah untuk memeluhara kemerdekaan individu dan menjaga ketertiban kehudupan manusia.

Negara sebagai integrase antara pemerintah dan rakyat
Negara dalam arti ini berarti ada hubungan yang erat antara pemerintah dengan rakyat dan teori ini bisa disebut integralistik. Menurut teori ini, Negara adalah susunan masyarakat yang erat antara semua bagian atau organ dari seluruh anggota masyarakat sehingga bersifat orgsnis

Fungsi dan Tujuan Negara
Tujuan Negara
Rumusan tujuan sangat penting bagi suatu Negara yaitu sebagai pedoman ;
a)      Penyusunan Negara dan pengendalian alat perlengkapan Negara.
b)      Pengatur kehidupan rakyatnya.
c)      Pengatur segala aktivitas-aktivitas Negara.
Setiap Negara pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan undang-undang dasarnya. Tujuan masing-masing Negara sangat dipengaruhi oleh tata nilai social, kondisi geografis, sejarah pembentukannya serta pengaruh politik dari penguasa Negara. Secara umum Negara mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut :
a)      Memperluas kekuasaan semata
b)      Menyelenggarakan ketertiban umum
c)      Mempunyai kesejahteraan umum
Beberapa pendapat para ahli tentang tujuan Negara :
1.      Plato : tujuan Negara adalah memajukan kesusilaan manusia
2.      Roger H Soltau : tujuan Negara adalah mengusahakan agar rakyat berkembang serta mengembangkan daya cipta sebebas mungkin.
3.      John Locke : Negara adalah menjamin suasana hokum individu secara alamiah.
4.      Harold J Laski : tujuan Negara menciptakaan keadaan agar rakyat dapat memenuhi keinginannya secara maxsimal.
5.      Montesquieu : tujuan Negara melindungi diri manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang aman, tentram dan bahagia.
6.      Aristoteles : tujuan Negara menjamin kebaikan hidup warga Negara.

Fungsi Negara
Secara umum terlepas dari ideology yang dianutnya, setiap Negara menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang harus ada. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut:
Ø  Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuanbersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat, maka Negara harus melaksanskan penertiban. Dalam fungsi ini Negara dapat dikatakan sebagai stabilisator.
Ø  Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
Ø  Fungsi petahanan sangat diperlukan untuk menjamin tegaknya kedaulatan Negara dan mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa.
Ø  Menegakkan keadilan dilakukan oleh lembaga peradilan.

Perbedaan Negara kesatuan dan Negara Federal
1.      Negara kesatuan merupakan Negara yang tidak tersusun dari beberapa Negara, yang dimaksudkan adalah hanya ada satu Negara, tidak ada Negara di dalam Negara. Jadi di dalam Negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintah. Pemerintah ini lah yang memiliki tingkatan paling tinggi yang dapat memutuskan sesuatu di dalam Negara tersebut.
2.      Negara Federasi adalah Negara yang tersusun dari beberapa Negara yang semula berdiri sendiri-sendiri, yang kemudian mengadakan ikatan kerja sama yang efektif, tetapi Negara tersebut masing-masing ingin memiliki kewewenangan yang dapat di urus sendiri.

Dalam Negara federasi terdapat dua macam pemerintahan yaitu;
a)      Pemerintah federal merupakan pemerintahan gabungan, atau pemerintah ikatan atau pemerintah pusatnya.
b)      Pemerintah Negara begian yang semula berdiri sendiri, di dalam Negara federasi tersebut menjadi satu ikatan
Ada beberapa macam tolak ukur yang dipergunakan untuk membedakan apakah bentuk pemerintahan itu termasuk republic atau kerajaan. Salah satu diantarannya yaitu dengan cara pengisian jabatan kepala Negara. Dinyatakan monarki apabila jabatan kepala Negara diisi melalui aturan aturan tertentu mengenai pewarisan, dan dinyatakan repulik apabila jabatan kepala Negara diisi dengan cara pemilihan umum.

HAKIKAT NEGARA MENURUT BANGSA INDONESIA
Terjadinya Negara Republik Indonesia
Negara dianggap apabila telah dipenuhi ketiga unsur Negara, yaitu pemerintahan yang berdaulat, bangsa dan wilayah. Tori universal dalam kenyataan tidak diikiti orang lagi. Kita mengenal banyak bangsa yang menuntut wilayah yang sama, demikian pula pemerintah menuntut bangsa yang sama. Orang beranggapan bahwa pengakuan dari bangsa lain memerlukan mekanisme yang memungkinkan hal itu adalah lazim disebut proklamasi kemerdekaan suatu Negara. Pemikiran seperti itu mempengaruhi pula perdebatan di dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu suatu suatu kenyataan bahwa tidak satu pun warga Negara Indonesia yang tidak menganggap bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 awal terjadinya Negara Republik Indonesia.
Dengan demikian, sekalipun pemerintah belum terbentuk, bahkan hukum dasar belum disahkan, namun bangsa Indonesia beranggapan bahwa sudah ada semenjak diproklamasikan. Bahkan apabila kita kaji rumusan pada alinea kedua pembukaan UUD, bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya Negara  merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Secara ringkas rincian tersebut adalah sebagai berikut:
Ø  Perjuangan pergerekan kemerdekaan Indonesia.
Ø  Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan, dan
Ø  Keadaan bernegara  yang nilai dasarnya ialah, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan mamur. Dengan demikian, jelaslah bahwa bangsa Indonesia menerjemahkan dengan rincian perkembangan teori kenegaraan tentang terjadinya Negara Indonesia.

Tujuan Negara Republik Indonesia
Tujuan umum Negara melingkupi kehidupan sesama bengsa di dunia. Hal ini terkandung dalam  kalimat”… dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social …”. Tujuan Negara dalam anak kalimat ini realisasinya dalam hubungan dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu diantara bangsa di dunia yang ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.
Tujuan khusus Negara Indonesia di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 menerangkan bahwa pencasila secara dinamis yaitu;
Ø  Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah (wilayah).
Ø  Memajukan kesejateraan umum.
Ø  Mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ø  Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pancasila, UUD 1945, Negara dan ketatanegaraan Indonesia sebagai Satu Kesatuan Integral
Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia , dasar Negara, falsafah bangsa Indonesia, idenntitas dan jati diri bangsa Indonesia. Pancasia ini menjadi dasar dan sumber tata tertib hokum Repiblik Indonesia. Nilai-niai pancasila dituangkan kedalam pembukaan UUD 1945 terutama pada alinea IV. Pembukaan UUD 1945 menjadi pedoman dalam menyusun UU dan peraturan lainnya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Untuk lebih memahami ketatanegaraan, perlu kajian apa itu konstitusi dan kaitannya dengan Negara.
Istilah konstitusi dalam masyarakat yunani kuno ialah politea, sedangkan nomoi adalah UU biasa. Dalam Bahasa latin, konstitusi disebut constitution-onis yang artinya ketentuan, penetapan. Dalam arti luas, konstitusi adalah system pemerintahan dari  suatu Negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta yang mengatur pemerintah dalam menyelenggarankan tugas-tugas. Dalam arti sempit, konstitusi adalah sekumpulan peraturan legal dalam ketatanegaraan suatu Negara yang dimuat dalam “suatu dokumen” atau “beberapa dokumen” yang terkait satu sama lain.
HUBUNGAN PANCASILA DENGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
a)      Politik
      Pancasila berfungsi sebagai lamdasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Hal ini tampak dalam keberhasilan bangsa Indonesia menjabarkannya menjadi program-program dan aturan-aturan permainan dalam proses mewujudkan dan mengembangkan jati diri bangsa sebagai sistem politik Demokrasi Pancasila.
      Jika ditinjau dari bidang politik, maka demokrasi lebih dimaksudkan sebagai kedaulatan yang berada di tangan rakyat.

b)      Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia
        Secara konsepsional wawasan nusantara ( wasantara ) merupakan wawasan nasionalnya Indonesia. Wawasan nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas ( bahasa Jawa ) yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Selanjutnya, muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tujuan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat.
        Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia dan dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik.
        Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
        Kedudukan wawasan nusantara adalah sebagai visi bangsa. Visi bangsa adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan.


c)      Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara
1.      Aspek Geografis dan Sosial Budaya
Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenitas itu antara lain sebagai berikut:
Ø  Indonesia bercirikan negara kepilauan atau maritim
Ø  Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudera ( posisi silang )
Ø  Indonesia terletak pada garis khatulistiwa
Ø  Indonesia berada pada iklim tropis dengan dua musim
Ø  Indonesia menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu sirkum pasifik dan mediterania
Ø  Wilayah subur dan dapat dihuni
Ø  Kaya akan flora dan fauna dan sumber daya alam
Ø  Memiliki etnik yang banyak sehingga memiliki kebudayaan yang beragam
Ø  Memiliki jumlah penduduk yang besar, sebanyak ±218.868 juta jiwa.

2.      Aspek Geopolitis dan Kepentingan Nasional
Prinsip geopolitik bahwa bangsa Indonesia memandang wilayahnya sebagai ruang hidupnya namun bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup ( lebensraum ).
Hakikat dan tujuan wawasan nusantara adalah kesatuan dan persatuan dalam kebhinekaan yang mengandung arti:
Ø  Penjabaran tujuan nasional yang telah diselaraskan dengan kondisi posisi, dan potensi geografi, serta kebhinekaan budaya.
Ø  Pedoman pola tindak dan pola pikir kebijaksanaan nasional.
Ø  Hakikat wawasan nusantara: persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan fungsi-fungsi wawasan nusantara sebagai berikut:
Ø  Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran, paham dan semangat kebangsaan Indonesia.
Ø  Menanamkan dan memupukkan kecintaan pada tanah air Indonesia sehingga rela berkorban untuk membelanya.
Ø  Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara yang bangga pada negara Indonesia.
Ø  Mengembangkan kehidupan bersama yang multikultural dan plural berdasarkan nila-nilai persatuan dan kesatuan.
Ø  Mengembangkan keberadaan masyarakat madani sebagai pengembangan kekuasaan pemerintah.

3.      Ekonomi
Pancasila dalam bidang ekonomi merupakan aturan main yang mengikat setiap pelaku ekonomi.
Pancasila dalam bidang ekonomi dapat dijabarkan sebagai berikut:
Ø  Ketuhanan Yang Maha Esa. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi.
Ø  Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial yang sesuai dengan asas kemanusiaan.
Ø  Persatuan Indonesia. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh.
Ø  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam hal ini koperasi merupakan soko guru perekonomian dan bentuk paling konkret dari usaha bersama.
Ø  Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya keseimbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan daerah dalam pelalsanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi.

4.      Otonomi Daerah
 Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi mayarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan rehadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.      Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang tidak sama sekali penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.
Ciri-ciri otonomi daerah
1)      Negara Kesatuan
Ø  Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat.
Ø   Setiap daerah memiliki perda ( di bawah undang-undang )
Ø  Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat.
Ø  Perda terikat dengan undang-undang.
Ø   Perda dicabut pemerintah pusat.
2)      Negara Federal
Ø  Setiap daerah diakui sebagai negara berdaulat.
Ø  Setiap daerah mempunyai UUD yang tidak bertentangan dengan UUD negara ( hukum tersendiri ).
Ø  Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat.
Ø  UUD tidak terikat dengan undang-undang negara.
Ø   Perda dicabut DPR setiap daerah.

6.      Sosial
Pancasila adalah dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Pancasila secara institusional dalam bidang kehidupan berbangsa tampak dengan adanya suku-suku yang menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia yang memiliki dderajat yang sama.

7.      Agama
Dalam bidang ini, nilai pancasila diartikan sebagai sikap peduli dan toleransi antar agama. Setiap agama memiliki kepercayaan masing-masing. Dengan perkataan lain, kepercayaan pada setiap agama berbeda-beda. Namun, perbedaan itu bukan menjadi penghambat bagi kesatuan berbangsa.\

KONSEP NEGARA FEDERAL
Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik serta digunakan untuk mengorganisasikan suatu Negara demi penegakan kekuasayannya atas suatu komunitas politik. Federal adalah kata sifat (Adjektif) dari kata Federasi. Biasanya kata ini merujuk pada pemerintahan pusat atau pemerintahan pada tingkat nasional. Federasi dari Bahasa Belanda, Federatie berasal dari Bahasa latin foeduratio yang artinya perjanjian. Federasi pertama dari arti ini adalah perjanjian dari pada kerajaan Romawi dengan suku bangsa. Jerman yang lalu menetap di Provinsi Belgia, kira – kira pada abad ke – 4 Masehi. Kala itu, mereka berjanji untuk tidak memerangi sesama, tetapi untuk bekerja sama saja. Dalam federasi atau Negara serikat (Bondstaat, Bundesstaat), dua atau lebih kesatuan politik yang sudah atau belum berstatus Negara berjanji untuk bersatu dalam suatu ikatan politik, ikatan dimana akan mewakili mereka seagai keseluruhan. Federasi adalah Negara. Anggota – anggota sesuatu federasi tidak berdaulat dalam arti yang sesungguhnya. Anggota – anggota federasi disebut Negara-bagian, yang di dalam Bahasa asing dapat dinamakan deelstaat, state, canton atau linder. Dalam pengertian modern, sebuah federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa Negara bagian bekerja sama dan membentuk Negara kesatuan. Masing – masing Negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap Negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Federasi mungkin multietnik, atau melingkup wilayah yang luas dari sebuah wilayah, meskipun keduanya bukan suatu keharusan. Federasi modern termasuk Australia, Brazil, Kanada, India, Rusia, dan Amerika Serikat. Bentuk pemerintahan atau struktur konstitusional ditemukan dalam federasi dikenal sebagai federalisme.

Federalisme
Dalam federalism, kekuasaan berada di daerah (Di Amerika Serikat, daerah pemilik kekuasaan itu dinamakan Negara bagian, namun agar tidak menimbulkan kesan perpecahan, kiranya kita tetap menyebut daerah pemilik kekuasaan tersebut tetap sebagai daerah). Daerah – daerah yang merupakan pemilik kekuasaan ini kemudian menyerahkan sebagian kekuasaanya ke pusat. Kekuasaan yang iserahkan ke pusat, misalnya, politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal.
Oleh karena itu, dengan mengubah bentuk Negara kita dari Negara kesatuan menjadi federasi, berarti kita memberlakukan desentralisasi politik secara utuh. Terdapat implikasi positif dari pemberlakuan federalism, yaitu selain terputusnya kekangan dan campur tangan pusat atas berbagai kebijakan politik di daerah, kita juga akan bisa menghapu atau paling tidak meminimalkan praktik korupsi. Dengan federalism, rantai korupsi akan terputus. Selain itu, pemerintah daerah yang memiliki komitmen tinggi untuk memberantas korupsi akan terputus. Selain itu, pemerintah daerah yang memiliki komitmen tinggi untuk menberantas korupsi dapat melaksanakan komitmennya itu tanpa harus takut ada ancaman pusat terhadap dirinya. Implikasi negative dari federalism dapat dikatakan tidak ada.
Pemerintah pusat bekerja untuk kesejateraan seluruh daerah. Daerah – daerah telah memiliki otonomi riil disertai iklim politik nasional dan local yang demokratis. Sudah saatnya kita tidak terbelenggu oleh pikiran lama yang menganggap negative federalism. Federalisme bukan berarti perpecahan bangsa. Kita lihat contoh Negara federasi, seperti Malaysia, Amerika Serikat, dan lain – lain, tidak satu pun di antara mereka yang mengalami perpecahan, yang ada malah kebanggaan akan struktur di negaranya yang menjunjung tinggi kebebasan setiap daerah dalam penentuan setiap kebijakan public.
Prinspin federal ialah bahwa kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah Negara bagian dalam bidang – bidang tertentu adalah bebas satu sama lain. Salah satu iri Negara federal ialah ahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan Negara federal diperlukan dua syarat, yaitu :
Ø  Adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan – kesatuan politik yang hendak membentuk federasi.
Ø   Adanya keinginan pada kesatuan – kesatuan politik yang hendak mengadakan federasi untuk mengadakan ikatan terbatas, oleh karena itu apabila kesatuan – kesatuan politik itu menghendaki persatuan sepenuhnya maka bukan federasi yang akan dibentuk, melainkan Negara kesatuan.

Ciri – Ciri Negara Federal :
Ø  Penyelenggaraan kedaulatan ke luar dari Negara – Negara bagian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah federal, sedangkan untuk kedaulatan ke dalam dibatasi.
Ø  Soal – soal yang menyangkut Negara dalam keseluruhannya diserahkan kepada kekuasaan pemerintah federal.
Ø  Bentuk Ikatan kesatuan – kesatuan politik pada Negara federal bersifat terbatas.
           
Konstitusi Negara Federal
Negara Amerika Serikat merupakan negara demokrasi konstitusional dengan system three-tier dan institusi kehakiman yang bebas. Negara ini menggunakan sisitem persekutuan atau federalisme dimana di negara pusat dan negara bagian yang berkuasa . Elemen yang kentara  di Amerika ialah doktrin pembagian kuasa.
Pasal 1-3 dalam konstitusi, telah diatur secara terperinci mengenai pembagian kekuasaan yaitu terdapat 3 kuasa utama negara :
1)      Eksekutif
2)      Legislatif
3)      Kehakiman

Selain negara bagian, ada satu daerah federal  dan beberapa daerah yang bias di sebut daerah jajahan.
a)      Negara pemerintah bagian dan Teritori, Hal-hal yang tidak diatur oleh pemerintah federasi merupakan tanggung jawab pemerintah negara bagian dan teritori .
b)      Hubungan antara pemerintahan federal dan negara bagian, Pemerintah federasi dan negara bagian menjalin kerjasama di berbagai bidang, yang secara resmi merupakan tanggung jawab negara bagian dan teritori seperti pendidikan, perhubungan, kesehatan dan penegakan hukum.
c)      Perbandingan dan alas an federalism diterapkan
Antara negara federal dan negara kesatuan terdapat perbedaan dalam beberapa hal tertentu yaitu :
Ø  Negara bagian memiliki pouvior constituant  yakni wewenang untuk membuat undang-undang dasar sendiri menentukan bentuk organisasi sendiri dalam batas yang tidak bertentanga dengan konstitusi negara.
Ø  Dalam negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal.
Kelemahan dan kekuatan system federal
Kekuatan:
Ø  Semua kehendak rakyat bias terpenuhi melalui suara terbanyak, melalui perwujudan penyampaian aspirasi baik langsung maupun tidak.
Ø  Terputusnya kekangan dan ikut campur pusat atas berbagai kebijakan politik di daerah.
Kelemahan
Ø  Prinsip persamaan yang tidak sesuai yang mana demokrasi berpegangan dengan anggapan bahwa semua manusia sama atau sederajat.
Ø  Kesenjangan ekonomi yang jelas antara daerah kaya dengan daerah kering.

Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
Sebagai warga negara yang baik, tentunya kalian harus memahami pengertian atau makna negara Indonesia. Makna tesebut penting diketahui untuk semakin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini kalian akan dibekali pengetahuan mengenai makna konsep NKRI menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal.

Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa ”Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.” Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, satu tanah air yaitu Indonesia.

Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia.

Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran). UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam lima Pasal, yaitu: Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A dan pasal 37 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “…. dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Pembentukan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut bisa dicapai hanyalah dengan adanya kemerdekaan bagi bangsa Indonesaia, sehingga dalam alinea keempat ini secara tegas diproklamirkan, disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbentuk dalam satu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila.

Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nucsantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang”. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambakan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di anatara Benua Asia dan Benua Australia.

Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial-budaya; serta 4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta di antara Benua Asia dan Australia.

Keunggulan Indonesia Ketimbang Negara Lain”.
Ø   +/- 17.504 Pulau: Negara Kepulauan Terbesar di Dunia
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau (termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni). Disini ada 3 dari 6 pulau terbesar di dunia, yaitu: Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia dgn luas 539.460 km²), Sumatera (473.606 km²) dan Papua (421.981 km²).
Ø  740 Suku Bangsa: Suku Bangsa Terbanyak di Dunia
Terdapat lebih dari 740 suku bangsa/etnis di negeri ini, dimana di Papua saja terdapat 270 suku. Tiap suku itu memiliki corak budaya masing-masing yang itu juga merupakan kekayaan budaya tersendiri masing-masignya.
Ø  721 Bahasa Daerah: Bahasa Daerah Terbanyak di Dunia
Indonesia memiliki lebih dari 721 bahasa daerah. Di antara ratusan bahasa daerah tersebut, yang paling banyak sebarannya adalah di Papua dan Kalimantan, sedangkan yang paling sedikit adalah di Pulau Jawa. Menurut jumlah penuturnya, bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Indonesia berturut-turut adalah: Jawa (80 juta penutur), Melayu-Indonesia, Sunda, Madura, Batak, Minangkabau, Bugis, Aceh, Bali, dan Banjar.
Ø   + 5.849 Motif Batik: Warisan Pusaka Dunia dari Indonesia
Batik telah menjadi warisan pusaka dunia dari Indonesia. Adalah Bandung Fe Institute dan Sobat Budaya yang melakukan pendataan budaya selama 9 tahun terakhir. Pendataan ini dilakukan melalui situs www.budaya-indonesia-org, dan hasilnya terdokumentasikan sedikitnya ada 5.849 motif batik. Batik ini sangat beragam. Tidak hanya berkembang di Pulau Jawa saja, tetapi juga Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan Papua. Sebanyak 5.849 motif batik itu bisa Anda lihat di aplikasi Map of Batik atau Peta Batik Indonesia.
Ø  Komodo: Binatang Purba yang Hanya Ada di Indonesia
Komodo kini dilindungi di bawah peraturan Pemerintah Indonesia di Taman Nasional Komodo. Hewan ini hanya ada di Pulau Komodo dan pulau-pulau kecil di sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Habitat asli Komodo hanya bisa ditemukan di kepulauan Indonesia ini dan tidak ada di belahan dunia lain. Taman nasional Komodo sejak dua puluh tahun lalu telah ditetapkan oleh UNESCO World Heritage Committee masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia (The World Heritage Sites).
Ø   Raflesia Arnoldi: Bunga Terbesar di Dunia ini Milik di Indonesia
Nama lainnya adalah “Padma Raksasa”. Ini adalah bunga terbesar di dunia. Penamaan bunga raksasa ini tidak terlepas oleh sejarah penemuannya pertama kali pada 1818 di hutan tropis Bengkulu (Sumatera) di suatu tempat dekat Sungai Manna, Lubuk Tapi, Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga Bengkulu dikenal di dunia sebagai The Land of Rafflesia atau Bumi Rafflesia. Seorang pemandu yang bekerja pada Dr. Joseph Arnold yang menemukan bunga raksasa ini pertama kali. Dr. Joseph Arnold sendiri saat itu tengah mengikuti ekspedisi yang dipimpin olehThomas Stamford Raffles. Jadi, penamaan bunga Rafflesia arnoldii didasarkan dari gabungan nama Raffles sebagai pemimpin ekspedisi dan Dr. Joseph Arnold sebagai penemu bunga.

C.     Faktor pendorong dan penghambat perstuan dan kesatuan bangsa
Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia baik dalam rangka merebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan. Persatuan mengandung arti “bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.” Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.
Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong-royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan.
Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat (1) UUD. Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Sila ketiga Pancasila menegaskan kembali bagaimana tekad bangsa Indonesia mewujudkan persatuan.

PRINSIP – PRINSIP PERSATUAN DAN KESATUAN
Ø  Prinsip Bhineka Tunggal Ika
Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama dan adat kebiasaan yang majemuk
Ø  Prinsip Nasionalisme Indonesia
Prinsip yang berisi tentang mencintai bangsa kita sendiri dengan tidak membangga-banggakan bangsa lain serta tetap menghormati bangsa lain
Ø  Prinsip Kebebasan yang Bertanggungjawab
Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang maha Esa.
Ø  Prinsip Wawasan Nusantara
kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional
Ø  Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-cita Reformasi
Dengan semangat persatuan Indonesia kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

TAHAP-TAHAP UTAMA PEMBINA PERSATUAN BANGSA INDONESIA
Ø  Perasaan senasib
Ø  Kebangkitan nasional
Ø  Sumpah pemuda
Ø  Proklamasi kemerdekaan


FAKTOR PENDORONG PERSATUAN DAN KESATUAN
a)      Rasa Nasionalisme
b)      Rasa Toleransi yang tinggi
c)      Kesadaran dalam hidup bermasyarakat, sehingga timbul keinginan dari dalam hati untuk selalu membantu sesama, mengikuti kegiatan sosial, dan lain-lain.
d)      Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara seperti jasa pahlwan yang telah melawan para penjajah.
e)      Adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan semasa penjajahan.
f)       Penggunaan bahasa Indonesia.
g)      Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan.
h)      Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam sumpah pemuda 28 Oktober 1928
i)        Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia
j)        Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
k)      Proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945, Bendera Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, serta Bahasa Kesatuan Bahasa Indonesia

FAKTOR PENGHAMBAT PERSATUAN DAN KESATUAN
1.      rasa egois tinggi terhadap kebenaran Ras, suku, agama, dan budaya sendiri
2.      Rasa iri dengki juga menadi salah satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia
3.      Kurang adanya rasa toleransi beragama, berbudaya, ataupun berpendapat
4.      Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat heterogen.
5.      Kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia terhadap segala ancaman dan gangguan yang mucul dari luar
6.      Adanya sikap ketidakpuasan terhadap segala ketimpangan dan ketidak merataan hasil pembangunan   
7.      Kurangnya kesadaran akan gangguan dari luar
8.      Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan NKRI.
9.      Ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan
10.  Paham etnosentrisme

D.     Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan ribuan pulau yang di dalamnya terdapat kekayaan alam melimpah. Semua yang menjadi milik Indonesia haruslah kita jaga dan kita pertahankan sampai kapan pun. Kita tidak ingin kejadian masa lalu terulang dimasa mendatang. Oleh karena itu kita semua berkewajiban menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa hal penting yang dapat kita lakukan agar keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  dapat kita jaga dan kita pertahankan antara lain dengan merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Perasaan bangga sebagai warga negara Indonesia harus dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dengan kebanggaan tersebut akan tumbuh rasa cinta tanah air. Jika rasa cinta terhadap tanah air sudah tumbuh disetiap jiwa orang Indonesia maka kita akan rela berkorban demi negara yang kita cintai ini.

Dahulu, pada masa penjajahan, para pahlawan membela dan menjaga keutuhan Indonesia dengan berjuang.
Lalu bagaimana kita mewujudkan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia setelah kita hidup dialam yang merdeka. Banyak cara yang dapat kita lakukan antara lain : 
1.      Saling menghormati perbedaan
2.      Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan
3.      Menaati peraturan dan hukum
4.      Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri
5.      Mmeiliki sifat untuk bisa mempertahankan negara
6.      Bisa dengan mudah menerapkan dan mengamalkan nilai pancasila
7.      Memelihara adanya keamanan maupun ketertiban di dalam masyarakat
8.      Karena NKRI terdiri dari banyak suku jadi harus mampu menjaga persatuan antar suku tidak ada bentrokan.
9.      Menghalangi dan
mentiadakan sifat separatisme atau ingin memisahkan diri dari NKRI
10.  Menumbuhkan sikap toleransi yang kuat
11.  Menjaga kesatuan dan persatuan\
12.  Tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada
13.  Menjaga beragam perbatasan Indonesia
14.  Tetap menjaga dan mempertahankan keseluruhan pulau yang ada di wilayah Indonesia
 


Proyek Gotong Royong Kewarganegaraan

 1. Tujuan Pembelajaran  Pada unit ini kalian diharapkan dapat menginisiasi sebuah kegiatan serta menetapkan tujuan dan target bersama. Sela...