Kompetensi Dasar :
Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia
Petunjuk Belajar
Modul:
- Dengan modul ini
diharapkan siswa dapat belajar secara mandiri tentang Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia tanpa
atau dengan bimbingan guru.
- Modul ini
dikembangkan dari konsep yang mudah ke yang sulit, dari konsep nyata ke
konsep yang abstrak dan dari konsep yang sederhana ke konsep yang rumit.
- Belajarlah secara
berkelompok.
- Baca baik-baik
Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD) dan Tujuan Pembelajaran.
Prasyarat Sebelum Belajar:
Sebelum mempelajari penyelenggaraan pemerintahan negara,
peserta didik diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
sebagai apersepsi:
- Mendeskripsikan peran
Indonesia dalamPBB
- Menjelaskan arti ASEAN
bagi Indonesia
- Menguraikan GNB
- Menyebutkan bentuk kerjasama
APEC
- Menyimpulkan peran
Indonesia dalam OKI
A.
Peran
Indonesia dalam PBB
PBB atau Perserikatan Bangsa
Bangsa merupakan organisasi internasional yang bergerak untuk mendorong
terjadinya kerjasama internasional yang meliputi kerjasama untuk menangani
persoalan hukum internasional, pengamanan, ekonomi, perlindungan sosial. PBB
didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 memiliki tujuan yang garis besarnya sama
seperti Liga Bangsa Bangsa yang telah berdiri lebih dulu pada perang dunia II
yaitu untuk mencegah konflik dan terjadinya peperangan.
Sejarah Berdirinya PBB
Pada tahun 1920 telah dibentuk
suatu organisasi yang bernama Liga Bangsa-bangsa (League of nations). Konsep
liga ini dicetuskan oleh beberapa tokoh inggris dengan tujuan untuk mencegah peperangan
terjadi di dunia (padawaktu itu). Konferensi yang digelar oleh beberapa
menyuaarakan bahwa dengan adanya organisasi internasional akan tercipta
perdamaian internasional makadari itu Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson
pada tanggal 10 januari dibentuk organisasi internasional yang di beri nama
Liga bangsa-bangsa ini.
Pada waktu itu Liga
Bangsa-Bagsa yang dibentuk memiliki beberapa hasil kemajuan yaitu
a) Perjanjian locarno (1925)
Perjanjian yang dirundingkan di locarno, swiss. Pada tanggal 5 oktober 1925.
Isi perjanjian ini membagi wilayah perbatasan eropa menjadi dua bagian. Bagian
Barat telah diatur dalam Perjanjian locarno dan untuk bagian timur masih di
revisi lagi saat itu. Kemudian klaim Jerman atas Kota Bebas Danzig yang dihuni
penduduk Jerman serta wilayah Polandia yang dihuni berbagai etnis disetujui
oleh Liga Bangsa Bangsa. perjanjian locarno ditujukan untuk menyelesaikan
sengketa wilayah pasca perang Dunia I.
b) Perjanjian kellog briand (1928)
Pada perjanjian ini Negara penandatangan berjanji untuk menyelesaikan sengketa
wilayah atau konflik tanpa menggunakan jalan perang.
Pada kenyataanya Liga
Bangsa-Bangsa tidak mampu menciptakan perdamaian dunia dengan adanya Perang
Dunia II yang terjadi. Perang Dunia II disebabkan oleh jerman (pimpinan
hitler), italia (pimpinan mussolini, dan jepang berusaha untuk memperluas
kekuasaan dengan jalan penaklukan milter ke berbagai wilayah dunia. Perang yang
terjadi ini menjadi tanda pengkhianatan atas kesepakatan yang telah dibuat Liga
Bangsa-Bangsa.
Saat dunia kacau dengan keadaan
perang dan masyarakat dunia membutuhkan perwujudan kedamaian yang nyata sehingga
ada sebuah harapan untuk Organisasi yang dapat meciptakan kerja sama antar
bangsa yang erat untuk mewujudkan perdamaian dan mengatasi perang yang melanda
saat itu.
Akibat keadaan dunia semakin
kacau dan tak terarah akibat perang membuat presiden Amerika Serikat Franklin
Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Wiston churchiil menggagas
pertemuan yang menghasilkan sebuah kesepakatan yang disebut Piagam Atlantik.
Isi Piagam atlantik sebagai berikut :
ü Tidak melakukan perluasan diantara semuanya (negara)
ü Menjaga hak setiap bangsa untuk dapat memilih bentuk pemerintahan (tidak
campur tangan)
ü Mengakui hak semua negara agar turut serta dalam kerjasama ekonomi
(pedagangan)
ü Mengusahakan perdamaian dunia di setiap bangsa memiliki kesempatan untuk
bebas dari rasa takut dan kemiskinan
ü Mengupayakan penyelesaian masalah/sengketa secara damai
Dari isi pokok piagam atlantik
menjadi acuan dalam konferensi internasional mengenai penyelesaian perang dunia
II dan menjadi jalan terbentuknya organisasi baru. Dalam hal ini organisasi
yang dimaksud yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dilanjutkan dengan adanya
beberapa pertemuan yang mengarah pada pembentukkan PBB yaitu :
Ø Tahun 1943 di Moskow telah berhasil dengan adanya Deklarasi Moskow yang
berisi tentang keamanan umum, deklarasi ini di tanda tangai oleh Inggris,
Amerika Serikat, Rusia, dan cina dalah hal ini negara tersebut mengakui
pentingnya organisasi internasional dalam mewujudkan perdamaian dunia.
Ø Pada 21 Agustus 1944 dilakukan konferensi Dumbarton Oaks yang di ikuti
oleh 39 negara dan bertempat di Washington DC. Konferensi ini membahas rencana
pendirian PBB. Setelah pertemuan ini telah dipersiapkan piagam PBB.
Ø Piagam PBB yang yang telah berhasil di rumuskan ditandatangani pada
tanggal 26 juni 1945 di San Franscisco. Pada waktu penandatanganan piagam PBB
ini di ikuti oleh 50 negara. Selanjutnya ke lima puluh negara tersebut memiliki
sebutan Negara pendiri atau original members. Struktur Piagam PBB terdiri dari
pembukaan dalam 4 alinea, Batang tubuh yang berisi 19 bab dan 111 butir pasal.
Isi Piagam PBB memuat tujuan berdirinya PBB, Asas-asas, badan khusus, tugas dan
kewajiban alat kelengkapan PBB, dan Keanggotaan PBB.
Asas – Asas Berdirinya PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa)
PBB sebagai organisasi
internasional yang telah ditetapkan selanjutkan akan bergerak untuk mewujudkan
tujuannya dengan berpedang teguh pada asas – asas yang telah ditetapkan berikut
penjelasan mengenai Asas- Asas Sejarah Berdirinya PBB :
1. Kedaulatan yang sama. Setiap anggota PBB memiliki kedaulatan yang sama
karena PBB didirikan dengan dasar persamaan kedudukan dari semua anggota yang
bergabung. hal ini senada dengan ilustrasi peribahasa” berdiri sama tinggi,
duduk sama rendah” .
2. Memenuhi kewajiban. Setiap negara anggota harus memenuhi kewajiban yang
telah ada didalam piagam PBB dengan penuh tanggungjawab dan ikhlas (tanpa
mementingkan keuntungan dan kerugian).
3. Penyelesaian Perselisihan . Asas PBB selanjutnya yaitu Semua Negara
anggota PBB diharapkan menyelesaikan setiap permasalahan baik sengketa wilayah
maupun konflik internasional dengan jalan damai dan tidak membahayakan
perdaiaman dan keamanan dunia serta berlaku adil.
4. Larangan kekerasan antar negara. Semua negara Anggota PBB harus mencegah
adanya tindakan kekerasan atau ancaman terhadap suatu daerah maupun kebebasan
berpolitik suatu negara karena kekerasan bertentangan dengan tujuan PBB dalam
melakukan kerjasama Internasional.
5. Tugas pembantuan. Semua negara anggota harus membantu PBB dalam tindakan
yang selaras dengan piagam PBB. Semua anggota memberikan bantuan apa saja yang
diperlukan oleh PBB dan dijalankan sesuai ketentuan yang telah tercantum dalam
piagam.
6. Pengendalian. PBB akan berupaya menjaga serta menjamin bahwa negara yang
bukan anggota PBB juga akan bertindak selaras dengan piagam PBB untuk sekedar
mendukung dan mempertahankan perdamaian.
7. Menjamin kebebasan. PBB tidak akan ikut campur dalam masalah dan
pengaturan rumah tangga negara masing-masing anggota, dan PBB tidak dibenarkan
melakukan pemaksaan terkait bagaimana menyelesaikan masalah dalam negara
anggota. Artinya negara anggota masih bisa mengatur negaranya sendiri tanpa
campur tangan PBB.
Asas – asas ini telah diterapkan
PBB selama berdirinya hingga saat ini beberapa bukti bahwa PBB sebagai
organisasi internasional telah mampu dengan komitmen untuk menerapkan asas-asas
demi mewujudkan perdamaian dunia.
Sebagai organisasi
internasional yang besar PBB memiliki tujuan dan peran yang sangat penting
dalam perwujudan perdamaian dunia. Selain itu pada masa modern kini tujuan PBB
juga mencakup kerjasama ekonomi dan sosial internasional berikut penjelasan
tujuan Sejarah Berdirinya PBB :
Ø Menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Sejak awal gagasan pembentukan
oragnisasi internasional menitikberatkan pada perwujudan keamanan dan
perdamaian dunia yang menjadi tujuan utama PBB. Dalam hal ini PBB akan berupaya
dengan semua intrumennya baik dari piga PBB serta dengan memanfaatkan alat
kelengkapan PBB seperti Badan/organisasi khusus PBB untuk mendukung tujuan
menjaga keamanan dan perdamaian.
Ø Memajukan hubungan persaudaraan antar bangsa. PBB memiliki tujuan untuk
mempererat, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui
penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini didukung dengan adanya
Badan PBB yang bernama United Nations Human Rights yang dapat mengkoordinasikan
aktivitas perlindungan HAM yang dilakukan oleh sistem PBB.
Ø Kerjasama internasional. Dilihat dari Struktur umum PBB terdiri dari lima
organ utama yaitu majelis umum (dewan musyawarah utama) yang terdiri dari semua
negara anggota yang aktif melakukan musyawarah bersama dalam peruode yang telah
ditentukan, Dewan Keamanan, Dewan ekonomi dan sosial, mahkamah internasional,
dan dewan perwalian(telah di nonaktifkan). Dari daftar struktur tersebut
terdapat Dewan ekonomi Sosial.
Pembentukan Dewan Ekonomi
Sosial untuk membantu majelis umum mendorong dan membina kerjasama
internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial interanasional, dan
pembangunan. Anggota daari Dewan ekonomi ini ada 54 yang masing-masing dipilih
oleh majelis utama selama periode kerja 3 tahun.
Dewan ekonomi memiliki
rangkaian tugas untuk menyelidiki dan membuat laporan tentang masalah perekonomian,
sosial di seluruh dunia. Setelah melakukan research Dewan ekonomi akan membahas
persoalan tersebut bersama negara anggota yang kemudian diusulkan kepada
majelis umum, serta melakukan pertemua-pertemuan yang telah menjadi
wewenangnya. Dalam tugas ini Dewan Ekonomi Sosial PBB dibantu oleh badan khusus
PBB untuk isu isu tertentu seperti :
1. FAO (Food and Agriculture Organisation)
Organisasi khusus PBB yang menangani permasalahan Pangan dan Pertanian
2. WHO (World Health Organisation)
Badan khusus PBB yang menangani permasalahan Kesehatan Sedunia.
3. ILO (International Labour Organisation)
Organisasi Buruh Internasional. Organisasi ini menyelesaikan permasalahan buruh
sedunia, termasuk permasalahan besar buruh dunia yang pernah ada hingga saat
yaitu pengaturan jam kerja butuh secara manusiawi.
4. IMF (International Monetary Fund)
Badan Khusus PBB yang menangani masalah Dana Moneter Internasional
5. IAEA (International Atomic Energy Agency0
Badan Tenaga Atom Internasional
6. IBRD (International Bank for Reconstrustion and Development)
badan khusus PBB yang berupa Bank Internasional untuk Pembangunan dan
Rekonstruksi
7. UPU (Universal Postal Union)
Perhimpunan Pos dunia
8. ITU (International Telecommunication Union)
Persatuan Telekomunikasi Internasional
9. UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees)
Organisasi PBB yang menangani permasalahan para pengungsi
10. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)
Unesco merupakan Organisasi dibawah naungan PBB yang dibentuk untuk tujuan
membuat kemajuan di bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan
11. UNICEF (United Nations Children Fund)
Badan PBB yang menaungi permasalahan anak-anak
12. GATT (The General Agreement on Tariffs and Trade)
Baadan khusus PBB yang dibuat untuk Persetujuan tentang tarif dan perdagangan
Perbantuan Internasional
Tujuan PBB berikutnya yaitu
melakukan menyediakan bantuan kamanusiaanapabila terjadi kelaparan, bencana
alam, maupun Konflik senjata pada suatu negara. Hal ini dilakukan sebagai
bentuk upaya PBB dalam melindungi hak asasi manusia (Hak untuk hidup) serta
upaya untuk mewujudkan kerjasama sosial.
Dari daftar tujuan PBB diatas
masih sangat relevan dan terlihat banyak sekali peran sentral yang dilakukan
PBB dalam upaya menjaga dan mempertahankan perdamaian dunia sampai saat ini.
PBB dalam melakukan tugaasnya tidak lepas dari sumbangsih dari para anggota
yang telah tergabung PBB.
Peran Indonesia
1.
Sebagai anggota PBB, Indonesia
berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasasila
Bandung
2.
Sebagai anggota PBB, Indonesia
menjadi pelopor pencetusan ZOFTAN dan SEANWFZ
3.
Sebagai anggota PBB, Indonesia
menjadi salah satu pemprakarsa berdirinya ASEAN dan Gerakan Non Blok
4.
Indonesia telah mengirimkan
beberapa kontingen dalam rangka visi perdamaian dunia seperti pengiriman
kontingen Indonesia ke Lebanon Selatan, menyumbang lebih dari 1.000 personel
pasukan yang tersebar di berbagai negara di dunia, serta pengiriman beberapa
kontingen pasukan Garuda di beberapa wilayah negara-negara di dunia, misalnya
Ø Mengirimkan Pasukan Garuda I (1957) sebagai pasukan pemelihara perdamaian
PBB untuk menyelesaikan Perang Arab-Israel
Ø Mengirimkan Pasukan Garuda II dan III (1960) sebagai pasukan pemelihara
perdamaian PBB untuk menyelesaikan perang saudara di Kongo
Ø Mengirimkan Pasukan Garuda XIV (1993) sebagai pasukan pemelihara
perdamaian PBB di Bosnia
Ø Mengirim Pasukan Garuda XXVI-C2 (2010) sebagai pasukan pemelihara
perdamaian PBB di Lebanon Selatan
5.
Sebagai pemimpin serta anggota
tetap dibeberapa organisasi PBB
Ø Pada tahun 1971, Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik pernah ditunjuk
untuk menjadi presiden di Majelis Umum PBB.
Ø Indonesia tiga kali terpilih menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB,
yaitu periode tahun 1974 – 1975, periode tahun 1995-1996, dan periode tahun
2007-2008.
Ø Indonesia pernah terpilih 11 kali sebagai anggota Dewan ekonomi dan
sosial PBB, 2 kali ditunjuk sebagai presiden dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB,
serta 3 kali sebagai wakil presiden dari Dewan tersebut.
Ø Indonesia juga terpilih sebanyak 3 kali menjadi anggota Dewan Hak Asasi
manusia PBB dan satu kali ditunjuk sebagai wakil presiden dari Dewan tersebut,
yaitu periode tahun 2009-2010.
6.
Memberikan Bantuan kemanusiaan
di berbagai negara
Ø Pada Tahun 1984, Indonesia mengirimkan Bantuan berupa beras melalui FAO
yang ditujukan untuk Ethiopia yang waktu itu dilanda bencana kelaparan.
Ø Pada Tahun 1995, Sebagai anggota PBB Indonesia membantu dalam menampung
para pengungsi yang berasal dari Vietnam di pulau Galang
7. Membantu penyelesaian konflik diberbagai negara
Ø Pada Tahun 1989, Sebagai anggota PBB Indonesia berhasil membantu
menyelesaikan konflik yang terjadi di kamboja
Ø Sebagai anggota PBB, Indonesia berperan menjadi mediator atas
penyelesaian konflik yang terjadi antara Filiphina dan Moro National Front Liberation
(MNFL) yang menguasai Mindanau Selatan
B.
Peran Indonesia dalam ASEAN
8 Agustus 1967 bertempat di
Bangkok. Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina menyetujui terbentuknya
ASEAN (Association of South East Asia Nation). Sejatinya ada beberapa persamaan
yang melatar belakangi dibentuknya organisasi ini yakni :
Ø Negara-negara Asia Tenggara memiliki persamaan Geografis yakni berbatasan
utara dengan Republik Rakyat Cina, berbatasan selatan dengan samudera hindia,
berbatasan timur dengan samudera pasifik, dan berbatasan barat dengan teluk
bengala dan anak benua India.
Ø Bangsa-bangsa di Asia Tenggara memiliki persamaan ras mongoloid dan
memiliki kebudayaan dasar melayu austronesia.
Ø Pernah mengalami penjajahan beberapa diantaranya yakni oleh bangsa
Portugis, Belanda, Perancis, dan Inggris yang datang ke Asia Tenggara melalui
jalur perdagangan laut. Hanya Thailand, Negara di Asia Tenggara yang tidak
mengalami Penjajahan.
Ø Memiliki persamaan kepentingan dalam memajukan negaranya.
Kelima Negara yang
masing-masing diwakili oleh Menteri Luar Negeri yang memprakarsai terbentuknya
ASEAN melakukan diskusi tanggal 5-8 Agustus 1967 untuk membicarakan
terbentuknya ASEAN dan berakhir dengan kesepakatan penandatanganan deklarasi
Bangkok yang menjadi tanda telah resmi berdiri suatu organisasi regional baru
di kawasan Asia tenggara. Perwakilan Menteri Luar Negeri tersebut yakni :
a) Adam Malik perwakilan Menteri Luar Negeri Indonesia
b) Rajaratnam perwakilan Menteri Luar Negeri Singapura
c) Tun Abdul Razak perwakilan Menteri Luar Negeri Malaysia
d) Narcisco Ramos perwakilan Menteri Luar Negeri Thailand
e) Thanat Koman perwakilan Menteri Luar Negeri Filipina
Berikut isi dari deklarasi
Bangkok yang merupakan tujuan dari dibentuknya ASEAN:
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan kebudayaan, dan memajukan
kehidupan sosial kawasan Asia Tenggara.
2. Menjaga stabilitas regional dan meningkatkan perdamaian.
3. Dalam bidang ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, administrasi, dan teknik
akan ditingkatkan dalam kerja sama dan saling membantu antar kepentingan
bersama.
4. Berupaya menjalin kerja sama yang solid meski telah ada organisasi
regional dan internasional lainnya.
5. Dalam bidang pendidikan, latihan, dan penelitian kawasan Asia Tenggara
akan ditingkatkan dalam kerja sama.
Pada awal dibentuknya ASEAN
tidak semua Negara ikut bergabung. Negara-negara tersebut satu persatu
bergabung. Uruta waktu kelima Negara lainnya bergabung yakni :
Ø Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1987 satu minggu setelah
mereka dinyatakan merdeka.
Ø Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995.
Ø Laos dan Myanmar bergabung bersamaan pada 23 Juli 1997.
Ø Kamboja bergabung pada 16 Desember 1998.
Ø Timor Leste belum dinyatakan resmi bergabung meski telah mengikuti
beberapa kegian dari ASEAN.
Piagam ASEAN
Demi menjaga keberlangsungan
organisasi dan dapat survive di tengah arus globalisasi yang
kian deras. ASEAN melakukan banyak perubahan untuk kesejahteraan Negara-negara
anggota. Setelah resmi didirikan melalui deklarasi Bangkok, maka pada ASEAN pun
memiliki Piagam ASEAN atau ASEAN Charter dengan tujuan untuk
mengubah ASEAN yang semula hanya berupa asosiasi regional menjadi asosiasi
internasional dengan landasan hukum yang kuat, aturan-aturan yang absolut, dan
struktur organisasi yang efektif serta efisien. Pada Konferensi Tingkat Tinggi
(KTT) ke-13 ASEAN di Singapura tanggal 20 November 2007 dilaksanakan
penandatanganan Piagam ASEAN oleh sepuluh negara anggota ASEAN. Melalui UU No.
38 Tahun 2008 Indonesia meratifikasi Piagam ASEAN.
Berikut adalah prinsip-prinsip
dasar dalam Piagam ASEAN :
·
Seluruh Negara anggota ASEAN
berupaya untuk saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaaraan,
integritas wilayah dan identitas nasional.
·
Menjalankan komitmen dan
tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan keamanan, perdamaian, dan kemakmuran
regional.
·
Segala ancaman, agresi, hingga
penggunaan kekuatan atau tindakan illegal yang tidak sesuai dengan hukum
internasional akan ditolak.
·
Berupaya memilih cara
penyelesaian damai sengketa.
·
Meski merupakan sesame angota
Negara ASEAN namun tiap Negara anggota tidak diperkenankan ikut campur dalam
masalah internal masing-masing Negara.
·
Menjaga eksistensi nasional
tiap Negara anggota agar terbebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan
paksaan dengan cara menghormati haknya.
·
Hal-hal yang dianggap serius
dan memengaruhi kepentingan bersama ASEAN maka akan dilakukan konsultasi.
·
Bersama Negara anggota ASEAN
lainnya turut menjunjung tinggi piagam PBB dan hukum internasional.
·
Menekankan nilai-nilai
kebersaman dalam keanekaragaman dan semangat persatuan serta menghormati
perbedaan budaya, Bahasa, dan agama dari masyarakat ASEAN.
·
Hubungan politik, ekonomi,
sosial, budaya eksternal menjadi sentralitas ASEAN.
Layaknya organisasi pada
umumnya, ASEAN pun memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan deklarasi
Bangkok yakni terdiri dari :
a) Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).
b) Pertemuan Para Menter Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting /
AMM).
c) Pertemuan Menteri-menteri sektoral (Sectoral Bodies Ministerial Meeting/
SBDMM).
d) Panitia Tetap ASEAN. (ASEAN Standing Committee/ ASC).
Peranan Indonesia dalam ASEAN
Indonesia merupakan negara
terbesar dengan wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara.
Tak hanya itu, Indonesia pun memiliki andil yang begitu besar dalam ASEAN.
Berikut adalah peranan
Indonesia dalam ASEAN :
a) Dari kelima Negara yang memprakarsai dan mendirikan organisasi ASEAN.
Indonesia merupakan salah satunya.
b) Mendirikan Gedung sekretariat ASEAN di Jakarta.
c) Indonesia sebagai tempat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN I
yakni di Bali.
d) Kepulauan Riau diperbolehkan oleh pemerintahan Indonesia untuk
menyediakan sebagai pusat karantina hewan dan tanaman untuk keperluan ASEAN.
e) Sepenuhnya mendukung terselenggaranya Masyarakat Ekonomi Asean.
f) Ikut serta dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.
g) Salah satu penggagas terbentuknya komunitas keamanan ASEAN.
C.
Peran Indonesia dalam GNB
Non-Aligned Movement (NAM)
/ Gerakan Non-Blok (GNB) adalah sebuah organisasi internasional yang
terdiri dari lebih dari 120 negara-negara yang tidak menganggap dirinya
bergabung / beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar manapun.
Sejarah dan Latarbelakang Gerakan Non Blok
Organisasi Gerakan Non
Blok muncul di tengah persaingan dua kekuatan besar dunia, yaitu Blok
Barat dan Blok Timur. Persaingan kedua blok terjadi pada masa perang dingin.
Negara-negara Blok Timur dipimpin Uni Soviet sementara negara-negara Blok Barat
dipimpin oleh Amerika Serikat. Tiap-tiap blok berusaha menarik dukungan dari
negara-negara lain. Agar negara-negara berkembang tidak terkena pengaruh Blok
Barat maupun Blok Timur, maka didirikan lah organisasi Gerakan Non-Blok.
Baca Juga
Kata "Non-Blok"
dipaparkan pertama kali oleh Pandit Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri India)
dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu, Nehru
menjabarkan lima pilar yang dapat diterapkan sebagai pedoman untuk membentuk
relasi Sino-India yang disebut dengan Panchsheel (lima pengendali). Prinsip ini
kemudian dipakai sebagai basis dari Gerakan Non-Blok. Lima prinsip tersebut
ialah:
1. Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan.
2. Perjanjian tidak saling melakukan agresi
3. Tidak melakukan intervensi urusan dalam negeri negara lain
4. Setara dan saling menguntungkan
5. Menjaga perdamaian
Gerakan Non-Blok sendiri beawal
dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika / Konferensi Asia Afrika
yaitu sebuah konferensi yang diadakan di Bandung, pada tahun 1955. Di sana,
negara-negara yang tidak berpihak pada blok manapun mendeklarasikan keinginan
mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi blok Barat dan blok
Timur. Pendiri / Tokoh Gerakan Non Blok ini adalah 5 pemimpin dunia,
yaitu:
Ø Josip Broz Tito presiden Yugoslavia
Ø Soekarno presiden Indonesia
Ø Pandit Jawaharlal Nehru perdana menteri India
Ø Gamal Abdul Nasser presiden Mesir
Ø Kwame Nkrumah dari Ghana.
Kemudian Gerakan ini
dicanangkan pertamakali dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang
diselenggarakan pada tahun 1961 di Beograd (Belgrade), Yugoslavia. Saat itu
konfensi ini dihadiri 25 negara dari berbagai belahan dunia yakni Yugoslavia
(sebagai tuan rumah), Indonesia, India, Afghanistan, Algeria, Yaman,
Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Cyprus, Mesir, Ethiopia, Ghana,
Guinea, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah,
dan Tunisia.
Dengan didasari oleh semangat
Dasa Sila Bandung, maka pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang
diselenggarakan pada tahun 1961 di Beograd dibentuklah Gerakan Non Blok oleh
Josep Broz Tito (Presiden Yugoslavia saat itu). Hasil dari konferensi tersebut
juga mendaulat Josip Broz Tito sebagai Pimpinan pertama dalam Gerakan
Non-Blok.
Sejak pertemuan Belgrade tahun 1961, serangkaian Konferensi Tingkat Tinggi
Gerakan Non Blok telah diselenggarakan yaitu di Kairo, Mesir (1964) diikuti
oleh 46 negara dengan anggota yang hadir kebanyakan dari negara-negara Afrika
yang baru meraih kemerdekaan, kemudian di Lusaka, Zambia (1970), Algiers,
Aljazair (1973), Kolombo, Srilangka (1976), Havana, Cuba (1979), New Delhi,
India (1983), Harare, Zimbabwe (1986), Beograd, Yugoslavia (1989),
Jakarta, Indonesia (1992), Cartagena de Indias, Kolombia (1995), Durban, Afrika
Selatan (1998), Kuala Lumpur, Malaysia (2003), Havana, Kuba (2006), Sharm
el-Sheikh, Mesir (2009), Teheran, Iran (2012) dan terakhir di Karakas,
Venezuela pada tahun 2015.
Gerakan ini sempat kehilangan
kredibilitasnya pada akhir tahun1960-an ketika anggota-anggotanya mulai
terpecah dan bergabung pada salah satu Blok, terutama Blok Timur. Sehingga
muncul pertanyaan bagaimana sebuah negara yang bersekutu dengan Uni Soviet
seperti Kuba bisa mengklaim dirinya sebagai negara non blok. Atau kasus
dimana India yang bersekutu dengan Uni Soviet untuk melawan Tiongkok selama
beberapa tahun. Lebih buruk lagi, beberapa anggota gerakan non blok bahkan
terlibat konflik dengan anggota lainnya, seperti misalnya konflik antara Iran
dengan Irak dan Pakistan dengan India.
Gerakan ini kemudian terpecah
sepenuhnya pada tahun 1979 ketika terjadi invasi Uni Soviet terhadap
Afghanistan. Saat itu, seluruh sekutu Soviet mendukung invasi sementara anggota
GNB, terutama negara dengan mayoritas muslim, tidak mungkin melakukan hal yang
sama untuk Afghanistan akibat adanya perjanjian nonintervensi.
Tujuan Gerakan Non Blok
Tujuan GNB yaitu seperti
yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin
"kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial nasional, dan keamanan
dari negara-negara nonblok" dalam perjuangan mereka menentang
imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, apartheid, rasisme dan segala
bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi asing, tidak mencampuri urusan
dalam negeri negara lain, menentang segala bentuk blok politik serta kerja sama
internasional berdasarkan persamaan hak.
Dimana tujuan dari gerakan non blok diatas dapat kita jabarkan
kedalam 3 poin utama, yaitu:
Ø Turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perebutan pengaruh Amerika
Serikat (Blok Barat) dan Uni Soviet (Blok Timur) dalam perang dingin.
Ø Membendung pengaruh negatif baik dari Blok Barat maupun Blok Timur ke
negara-negara anggota Gerakan Non-Blok.
Ø Mengembangkan rasa solidaritas di antara negara anggota. Caranya dengan
membantu perjuangan negara-negara berkembang dalam mencapai persamaan,
kemerdekaan, dan kemakmuran.
Meskipun organisasi ini
dimaksudkan untuk menjadi aliansi yang anggotanya saling komunikasi dan
memiliki kedekatan seperti NATO / Pakta Warsawa, negara-negara anggotanya tidak
pernah mempunyai kedekatan yang diinginkan dan banyak anggotanya yang akhirnya
diajak beraliansi salah satu negara-negara adidaya tersebut. Misalnya, Kuba
mempunyai hubungan yang dekat dengan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Atau
India yang bersekutu dengan Uni Soviet untuk melawan Tiongkok selama beberapa
tahun.
Peran Serta Indonesia dalam Gerakan
Non Blok
Gerakan Non Blok (GNB)
menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia
sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB. Konferensi Asia Afrika
yang diadakan di Bandung pada tahun 1955 merupakan bukti peran dan kontribusi
penting Indonesia dalam mengawali penggagasan dan pendirian GNB. Secara khusus,
Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB.
Indonesia menilai penting GNB tidak sekadar dari peran yang selama ini
dikontribusikan, tetapi juga mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan
refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang
dalam UUD 1945.
Selain peran serta yang telah dijelaskan diatas, Berbagai Peran serta
Indonesia dalam Gerakan Non Blok dapat dijelaskan dalam beberapa poin
dibawah ini:
1. Sebagai salah satu negara pemrakarsa, Hal tersebut karena Gerakan Non
Blok sendiri bermula dari sebuah Konferensi Asia Afrika yang digelar di
Bandung, pada tahun 1955.
2. Sebagai salah satu negara pengundang pada Konferensi Tingkat Tinggi GNB
yang pertama, Hal ini karena indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan berperan
besar mengundang / mengajak negara lain untuk bergabung kedalam GNB.
3. Pernah menjadi ketua GNB pada tahun 1992 - 1995. Pada saat itu (1-6
September 1992) Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara KTT X GNB di
Jakarta. Peserta yang menghadiri KTT X GNB berjumlah 106 negara.
4. Indonesia juga turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan
perdamaian dunia, memperjuangkan HAM, dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan
pada asas keadilan. Indonesia memandang GNB sebagai wadah yang tepat bagi
negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Sikap ini secara
konsekuen diaktualisasikan Indonesia dalam kiprahnya di GNB.
Berdasarkan penjelasan di atas,
maka keberadaan Gerakan Negara Negara Non Blok secara tegas mengacu pada
hasil-hasil kesepakatan dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun
1955. Penggunaan istilah bangsa-bangsa non blok atau "tidak memihak"
adalah pernyataan bersama untuk menolak melibatkan diri dalam konfrontasi
ideologis antara blok Barat dan Timur. Lebih lanjut, bangsa-bangsa yang
tergabung dalam Gerakan Non-Blok lebih memfokuskan diri pada upaya perjuangan
kemerdekaan nasional, menghapuskan kemiskinan dan mengatasi keterbelakangan di
berbagai bidang.
D.
Peran Indonesia dalam APEC
APEC atau Asia Pacific Economic
Cooperation merupakan sebuah forum ekonomi yang didirikan pada tanggal Januari
1989. Pendirian apec digagas oleh Perdana Menteri Australia bernama Bob Hawke
saaat itu, Pendirian APEC yang diusulkan oleh Bob Hawke ini dilatarbelakangi
oleh keinginan membangun kerja sama ekonomi bagi kawasan Asia-Pasifik yang
berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya Hal tersebut diwujudkan dengan adanya
pertemuan pertama APEC yang bertempat di Canberra, Australia. Pertemuan ini
diketuai oleh Gareth Evans yang merupakan Menteri Luar Negeri Australia.
Pertemuan ini dihadiri oleh menteri dari 12 negara, hasil yang dicapai dari
pertemuan ini yaitu adanya komitmen untuk mengadakan pertemuan tahunan di masa
yang akan datang di negara singapura dan korea selatan.
Pada saat pengusulan APEC
terdapat pertentangan dari Negara-negara anggota serta
mengusulkan dibentuknya Kaukus Ekonomi Asia Timur yang anggotanya hanya negara
di wilayah asia saja serta tidak memasukkan negara non-Asia seperti Amerika
Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Akan tetapi Usulan dari ASEAN
ini ditentang oleh negara-negara di kawasan Amerika, serta mendapat kritikan
pedas oleh negara Jepang dan Amerika Serikat.
Selanjutnya Sejarah Berdirinya
APEC pada tahun 1993 diadakan pertemuan pertama yang merupakan rapat Ekonomi
Pemimpin APEC. Pertemuan ini berada pada masa kepemimpinan Bill Clinton sebagai
presiden Amerika Serikat, setelah melakukan diskusi bersama dengan Perdana
Menteri Australia saat itu Paul Keating akan mengundang para kepala
pemerintahan dari negara-negara anggota APEC untuk hadir pada pertemuan di
Pulau Blake. Bill Clinton berharap bahwa pertemuan ini akan melanjutkan
negosiasi Uruguay Round yang sedang terhambat. Raapat tersebut menghasilkan
sebuah usulan untuk membahas kelanjutan dari pengurangan batasan-batasan pada
perdagangan dan investasi, dan mengusulkan visi untuk mendirikan sebuah
komunitas di kawasan Asia-Pasifik yang bisa mendorong kesejahteraan melalui
kerja sama yang dikemukakan oleh beberapa pemimpin negara. Sehingga atas usul
tersebut, didirikan pusat Sekretariat APEC di Singapura untuk mengkoordinasi
kegiatan dari organisasi APEC.
Pada tahun 1994 terjadi sebuah
pertemuan kembali yang bertempat di Bogor, Indonesia. Dalam pertemuan di bogor
ini pembahasan yang dilakukan oleh para pemimpin APEC yaitu mempedomani Bogor
Goals yang ditujukan untuk mendorong perdagangan dan investasi terbuka di
kawasan Asia-Pasifik yang dimulai tahun 2010 untuk bidang ekonomi industri
serta pada tahun 2020 untuk ekonomi berkembang. Selanjutnya APEC mendirikan
badan konsultan bisnis pada tahun 1995 yang diberi nama APEC Business Advisory Council
(ABAC). Anggota ABAC terdiri dari tiga eksekutif bisnis dari masing-masing
negara anggota APEC. Kemudian pada bulan April tahun 2001, APEC melakukan kerja
sama bersama lima organisasi internasional lainnya yaitu IEA, Eurostat, OPEC,
OLADE, dan UNSD. Kerja sama ini didirikan untuk tujuan meluncurkan Joint Oil
Data Exercise atau yang sekarang dikenal dengan sebutan JODI (Joint
Organization Data Initiative).
Tujuan APEC sebagai berikut
Ø Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Tujuan utama APEC yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan asia pasifik
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi Ekonomi anggota.
Ø APEC sebagai forum ekonomi bertujuan mendorong serta memfasilitasi
kegiatan perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di
kawasan asia pasifik.
Ø APEC juga bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antar negara anggota
yang ditujukan pada pengembangan kapasitas Ekonomi anggota.Sehingga dari tujuan
APEC diatas dibentuk suatu target kemajuan organisasi yang dikenal dengan
“bogor goals”. Selanjutnya untuk mencapai target sesuai The Bogor Goals,
APEC membangun usaha kerjasama
yang didasarkan pada tiga pilar. Tiga pilar tersebut berisi :
1.
Keterbukaan Perdagangan dan
Investasi , Pilar pertama berisi keterbukaan Perdagangan dan investasi.
Perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh Ekonomi anggota secara lebih
terbuka sehingga dalam jangka panjang akan menurunkan serta menghilangkan
hambatan – hambatan terkait tarif dan non-tarif bagi perdagangan dan investasi
yang dilakukan. Selanjutnya dapat membuka akses pasar khususnya untuk
produk-produk Indonesia, serta meningkatkan transaksi perdagangan dan kegiatan
investasi antar Ekonomi anggota APEC. Sehingga pada akhirnya dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Ekonomi anggota APEC, serta meningkatkan
tarfa hidup masyarakat diseluruh kawasan Asia Pasifik.
2.
Memfasilitasi Perdagangan dan
Investasi, APEC melakukan kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan dan
investasi yang difokuskan pada pengurangan biaya transaksi, peningkatan akses
atas informasi perdagangan, kemudahan pengurusan administrasi pelabuhan, serta
penyelarasan kebijakan. Usaha ini didukung oleh masing-masing Ekonomi anggota
APEC dengan menjalankan perubahan struktural di dalam negeri. Semua usaha yang
dilakukan bertujuan untuk mengurangi biaya produksi sehingga selnajutnya akan
berdampak pada angka peningkatan transaksi perdagangan, turunnya harga barang
dan jasa, serta membuka kesempatan kerja sebab sistem ekonomi yang dibangun
telah efisien.
3.
Kerjasama Bidang Ekonomi dan
Teknik, Kerjasama ini menitik beratkan pada penyediaan pelatihan (trainning)
serta kerjasama di bidang pembangunan. Hal ini tidak lain bertujuan untuk
membantu kegiatan Ekonomi negara anggota APEC. Anggota organisasi diharapkan
dapat mengambil manfaat dari terjadinya perdagangan global dan mengembangkan
kemampuan lembaga dan personil sesuai dengan potensi Ekonomi masing-masing
negara. Upaya ini pada jangka panjang diharapkan dapat menyelesaikan
tantangan-tantangan baru yang ada pada bidang ekonomi seperti kesejangan
sosial, pengaruh perkembangan teknologi digital, terorisme, ketahanan pangan,
bencana alam. yang berusaha untuk menguasai perekonomian indonesia.
Prinsip yang Dianut APEC
Ø Consensus, hal ini memiliki arti bahwa keputusan yang dihasilkan oleh
APEC harus disepakati dan bermanfaat bagi semua ekonomi anggota APEC serta
apabila ada satu yang tidak sepakat maka keputusan itu dianggap tidak berlaku.
Ø Voluntary and non-binding yang memiliki arti bahwa semua kesepakatan
yang ada dalam forum APEC dilakukan secara sukarela serta tidak memaksa.
Ø Concerted unilateralism, yang berarti kegiatan pengambilan
keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap Anggota,
tanpa syarat resiprositas.
Ø Differentiated time frame memiliki arti bahwa setiap ekonomi anggota
yang mesuk dalam kategori Ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi
terlebih dahulu
Prinsip-prinsip diatas telah
terbukti sebab hal ini membuat anggota APEC melaksanakan komitmen secara
efektif. Fleksibilitas yang diberikan oleh organsisai telah memberikan ruang
kepada anggota APEC yang memiliki kapasitas kemampuan ekonomi yang beragam untuk
melakukan improvisasi, melakukan uji coba, dan mengembangkan kegiatan pelatihan
bersama secara bertahap sampai memenuhi kesepakatan yang diinginkan.
Negara Pendiri APEC
pada awalnya APEC didirikan
oleh 12 negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina,Selandia
Baru, Kanada, Amerika Serikat, Brunei, Darussalam, Jepang,
Republik Korea, Australia. akan tetapi dengan perkembangan hingga saat ini
anggota APEC menjadi 22 negara
Peranan Indonesia
1. Ketua APEC Periode 1994
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di atas,
Indonesia merupakan pemimpin APEC selama setahun dalam periode 1994. Peran ini
mengizinkan Indonesia untuk lebih banyak berpartisipasi dan mempengaruhi arah
kebijakan di dalam APEC. Tentunya demi kepentingan tercapainya tujuan pembangunan nasional secara lebih baik.
Selain itu, di dalam masa kepemimpinan Indonesia di dalam APEC ini, forum kerja
sama ekonomi tersebut berhasil menghasilkan suatu deklarasi bernama Bogor
Declaration dan Bogor Goals.
Salah satu alasan mengapa Indonesia dipercaya
menjadi pemimpin APEC pada periode 1994 adalah kemampuan Indonesia untuk
bertahan di tengah krisis ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan
pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di antara negara-negara di kawasan Asia
Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi di
antara negara-negara anggota APEC.
2. Tuan Rumah Konferensi Tingkat Tinggi APEC 1994
Pada tanggal 15 November 1994, Indonesia yang
merupakan pemimpin APEC terpilih menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi
(KTT) APEC 1994. Kota yang terpilih menjadi lokasi KTT ini adalah kota Bogor,
yaitu lebih tepatnya di Istana Kepresidenan Bogor.
Delapan belas pemimpin negara anggota APEC hadir
di dalam kesempatan ini dan menjadikan Indonesia sebagai sorotan dunia. Hal ini
menjadikan potensi pariwisata Indonesia menjadi semakin disebarluaskan.Pada KTT
ini pula, para pemimpin negara diberikan pakaian batik untuk sesi foto pemimpin
negara. kembali, batik dipromosikan sebagai kain khas Indonesia. Indonesia
menjadi negara kedua setelah Amerika yang mengadakan sesi foto dengan pakaian
khas negara setelah Amerika. Di tahun-tahun KTT selanjutnya, setiap negara yang
menjadi tuan rumah KTT pun memberikan baju khas negaranya untuk dikenakan para
pemimpin negara APEC.
3. Perumus Bogor Declaration dan Bogor GoalsSejak berdiri pada tahun 1989,
arah gerak APEC belumlah jelas. Pada KTT APEC di Amerika, masih belum ada
kepastian mengenai Putaran Uruguay, yaitu suatu kesepakatan mengenai arus
perdagangan bebas antar negara. hingga, pada KTT APEC 15 November 1994
ditetapkanlah Bogor Declaration dan Bogor Goals. Bogor Declaration atau
Deklarasi Bogor berisi tekad para pemimpin ekonomi APEC yang secara tegas
menentang pembentukan blok perdagangan tertutup dan bertekad untuk mewujudkan
suatu sistem perdagangan bebas dan investasi di kawasan Asia Pasifik.
Bogor Goals sendiri merupakan arah gerak
strategis hasil perwujudan dari Bogor Declaration. Isi dari Bogor Goals yaitu
menciptakan pembebasan atau liberalisasi sistem perdagangan dan investasi yang
target terwujudnya adalah pada tahun 2010 bagi negara maju dan
selambat-lambatnya pada tahun 2020 bagi negara berkembang. Tujuan kedua Bogor
Goals yaitu memperkuat sistem perdagangan antar negara yang terbuka, meningkatkan
bebasnya arus perdagangan dan jasa, juga mempererat kerja sama ekonomi di
kawasan Asia Pasifik, dan tujuan terakhir adalah mengurangi hambatan
perdagangan dan investasi.
4. Pendorong Terbentuknya ECOTECH
Pada KTT APEC 15 November 1994, Indonesia
mendorong terbentuknya ECOTECH di dalam dunia kerja sama ekonomi Asia Pasifik.
ECOTECH sendiri merupakan singkatan dari Economic dan Technical Cooperation. Ia
merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi dalam konteks APEC.
ECOTECH merupakan suatu rancangan sistem ekonomi yang dimaksudkan untuk
menciptakan pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik yang berkelanjutan dan merata agar
kesenjangan ekonomi di antara negara-negara anggota APEC terkurangi dengan
melalui pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan institusi suatu negara
anggota.
Saat ini, dengan jelas kita
dapat menyadari betapa berbedanya tingkat kemajuan terutama dalam bidang
ekonomi di antara negara anggota APEC seperti Singapura dan Amerika Serikat.
Keduanya merupakan negara maju, sedangkan di antara dua puluh tiga negara
anggota masih ada yang tergolong ke dalam negara berkembang. Hal inilah yang
hendak diperbaiki dengan sistem ECOTECH. Dengan adanya sistem ini, diharapkan
semua negara anggota yang masih berstatus negara berkembang dapat berubah
statusnya menjadi negara maju melalui pembangunan ekonomi dengan bantuan APEC.
Dengan majunya perekonomian negara-negara anggota APEC, maka sepenuhnya tujuan
APEC telah tercapai dengan berhasil.
E. Peran Indonesia dalam OKI
Organization of Islamic
Conference atau Organisasi Konferensi Islam (OKI) merupakan organisasi yang didirikan
oleh negara-negara Islam. Sebab khusus dari pembentukan OKI adalah adanya
pembakaran Masjidil Agsha oleh Israel. Hal ini mendapatkan kecaman dari
negara-negara Islam. Atas prakarsa dari Raja Husein dari Maroko dan Raja Faisal
dari Arab Saudi dibentuklah Panitia penyelenggara KTT yang beranggotakan
Malaysia, Palestina, Saudi Arabia, Maroko, Somalia, dan Nigeria.
Pada 25 sampai 26 Agustus 1969,
berlangsung konferensi darurat para menteri luar negeri anggota Liga Arab.
Hasil konferensi tersebut adalah mendesak agar diselenggarakan KTT Negara
Islam. Tugas menyiapkan KTT tersebut kemudian diserahkan kepada Saudi Arabia
dan Maroko. Saudi Arabia kemudian membentuk. Pada 22 – 25 September 1969
diadakan KTT di Rabat Maroko. Deklarasi Rabat menghasilkan:
Ø Mengutuk pembakaran Masjid Agsha oleh Israel
Ø Menuntut penarikan tentara Israel dari seluruh Arab yang didudukinya
Ø Menuntut dikembalikannya kota Yerusalem sebagai mana sebelum tahun 1967
Keputusan yang dihasilkan dalam
KTT tersebut adalah kutukan terhadap tindakan Israel menduduki Yerusalem dan
rencana konferensi tingkat menteri luar negeri negra Islam di Jeddah, Saudi
Arabia. Berdasarkan keputusan konferensi di Jeddah iniah dibentuk Organisasi
Konferensi Islam di Karachi, Pakistan pada Desember 1970.
Tujuan dibentuknya Organisasi
Konferensi Islam (OKI), antara lain:
1. Meningkatkan solidaritas Islam antaranggotanya
2. Berusaha menghapuskan perbedaan rasial, kolonialisme dalam segala bentuk
dan manifestasinya, serta masalah diskriminasi.
3. Mengkoordinasi usaha-usaha untuk melindungi tempat-tempat suci Islam
4. Membendung dan membantu perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh
hak-hak serta tanah airnya
5. Memperteguh perjuangan Islam dengan maksud melindungi kehormatan,
kemerdekaan, dan hak-hak nasional mereka.
Ada dua badan dalam Organisasi
Konferensi Islam, yaitu Badan-Badan Utama dan Komite-Komite Khusus
Badan-badan utama. Badan-badan
utama dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) ada empat macam, yaitu KTT OKI,
Konferensi Menteri Luar Negeri, Sekretariat Jendral, dan Mahkamah Islam
Internasional.
a) Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) KTT OKI merupakan pertemuan yang
dihadairi oleh kepala negara dan pemerintahan negara anggota OKI. KTT ini
biasanya diselenggarakan tiap tiga tahun sekali. KTT OKI merupakan otoritas
tertinggi dalam OKI.
b) Konferensi Menteri Luar Negeri. Konferensi Menteri Luar Negeri biasanya
diselenggarakan tiap tahun. Konferensi ini biasanya membahas tentang
pelaksanaan kebijakan OKI.
c) Sekretariat jendral. Sekretariat jendral merupakan badan eksekutif yang
dipimpin oleh seseorang sekretaris jendral dengan empat orang asisten.
Sekretariat jendral OKI berkedudukan di Jeddah, Saudi Arabia.
d) Mahkamah Islam Internasional. Mahkamah islam internasional merupakan
badan pengadilan yang bertugas menyelesaikan persengketaan antaranggota secara
damai. Mahkamah ini berkedudukan di Kuwait.
Organisasi Konferensi Islam
(OKI) mempunyai tiga komite khusus, yaitu Komite Al Quds Yerusalem, Komite
tetap keuangan, dan komite ekonomi, sosial dan budaya.
a) Komite Al Quds Yerusalem. Komite Al Quds Yerusalem beranggotakan lima
belas orang yang diketahui oleh Raja Hasan dari Maroko. Komite ini dibentuk
tahun 1975 dengan tujuan mengadakan pengkajian dari resolusi-resolusi yang
diambil OKI atau organisasi Internasional yang menyangkut masalah Yerusalem.
b) Komite tetap keuangan. Komite tetap keuangan beranggotakan semua negara
anggota OKI. Komite ini bertugas mempersiapkan, melakukan, dan melaksanakan
pengawasan atau penggunaan anggaran sekretariat jendral.
c) Komite ekonomi, sosial dan budaya. Komite ekonomi, sosial da budaya
beranggotakan semua negara anggota OKI. Komite ini bersidang dua kali dalam
setahun di salah satu negara anggota.
Pada awal pembentukanny, OKI
hanyak bergerak dalam kasus pembakaran Masji Agsha, namun dalam perkembangannya
menangani masalah-masalah politik, ekonomi dan sosial budaya
Bidang Politik
1. Mendukung dan membentu perjuangan PLO
2. Mengecam invasi Rusia ke Afghanistan dan menuntut mundur dari wilayah
tersebut
3. Mengusahakan perdamaian Iran-Iran
Bidang Ekonomi
1.
Mendirikan Bank Pembangunan
Islam untuk membantu negara-negara anggota
2.
Membentuk pusat-pusat dan
penelitian masalah ekonomi
Bidang Sosial-Budaya
1.
Membentuk Dana Solidaritas
Islam di Jeddah
2.
Mendirikan Pusat Riset Sejarah,
Kesenian dan Budaya Islam di Istanbul
3.
Mendirikan dana ilmu, teknologi
dan pembangunan di Jeddah
4.
Mendirikan pusat riset dan
latihan di Dacca
Negara Anggota
Afghanistan, Aljazair, Chad,
Guienea, Indonesia, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Mali, Maroko,
Mauritania, Mesir, Niger, Pakistan, Palestina, Arab Saudi, Senegal, Sudan,
Somalia, Tunisia, Turki, Yaman, Yordania, Bahrain, Oman, Qatar, Suriah, Uni
Emirat Arab, Sierra Leone, Bangladesh, Gabon, Gambia, Guinea-Bissau, Uganda,
Burkina Faso, Kamerun, Komoro, Irak, Maladewa, Djibouti, Benin, Brunei
Darusalam, Nigeria, Azerbaijan, Albania, Kirgistan, Tajikistan, Turmeninstan,
Mozambik, Kazakhstan, Uzbekistan, Suriname, Togo, Guyana, Pantai Gading.
Penyelenggaran KTT OKI
a)
KTT I : di Rabat, Maroko (1969)
b)
KTT II : di Lahore, Pakistan
(1974)
c)
KTT III : di Taif, Arab Saudi
(1981)
d)
KTT IV : di Casablanca, Maroko
(1984)
e)
KTT V : di Kuwait City, Kuwait
(1986)
f)
KTT VI : di Dakar, Sinegal
(1991)
g)
KTT VII : di Dacca, Bangladesh
(1995)
Peran Indonesia
1.
Menerima mandat sebagai ketua
Committee of Six yang bertugas memfasilitasi perundingan damai antara moro
National Liberation Front (MNLF) dengan pemerintah dengan filipina pada 1993.
2.
Menjadi tuan rumah Konferensi tingkat Menteri
ke-24 di jakarta.
3.
Mereformasi OKI sebagai wadah
untuk menjawab tentangan umat islam memasuki abad XXI.
4.
Mendukung pelaksanaan OIC’s
Ten-Year Plan of Action dalam KTT pertama OKI di senegal.
5.
Memberikan dorongan kepada islamic Development
Bank dan sekretariat OKI dalam menggerakkan daya lainnya dalam upaya pelaksanaan
OIC Strategic Health Programme of Action.
6.
Mendorong negara negara islam
untuk memperhatikan dan mencari jalan keluar unuk menyelesaikan konflik antara
Palestina-Israel.
7.
Indonesia banyak menjembatani
pertentangan antara kelompok progresif revolusioner dengan kelompok
konservatif. Hal ini disebabkan karena Indonesia menganut politik luar negeri
bebas aktif yang tidak memihak kepada siapapun termasuk bangsa Arab.
F. Peran Indonesia dalam OPEC
OPEC adalah singkatan
dari kepanjangan Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC adalah
organisasi tempat berkumpulnya negara-negara pengekspor minyak. Organisasi OPEC
didirikan pada 14 September 1960 oleh lima negara anggota: Iran, Irak, Kuwait,
Arab Saudi, dan Venezuela, yaitu setelah diselenggarakannya Konferensi Baghdad
10-14 Agustus 1960 yang diikuti oleh lima negara produsen minyak tersebut.
Markas OPEC semula berada di Jenewa (21 Januari 1961-Agustus 1965) kemudian
pindah ke Wina. Di awal pembentukannya, disepakati bahwa OPEC bertujuan untuk
menjaga stabilitas harga minyak internasional demi kepentingan negara-negara
anggotanya.
Tujuan OPEC
Tujuan OPEC
adalah mempertahankan harga minyak dan menentang aksi penurunan
harga minyak secara sepihak oleh perusahaan minyak besar yang disebut The
Seven Mayor seperti Exxon, Texaco, Socal, Gulf, British Petroleum, Shell.
Perusahaan raksasa minyak bumi ini adalah dari negara-negara maju seperti
Amerika Serikat, Inggris, jerman Barat dan Jepang. OPEC berusaha secara
kolektif menentukan kebijakan harga dan jumlah produksi minyak bumi di pasaran
dunia.
Anggota-anggota OPEC
Negara
anggota OPEC terdiri dari; Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan
Venezuela (September 1960, Negara pendiri). Di samping kelima negara pendiri
tersebut, para anggota OPEC adalah Qatar (bergabung pada Desember 1960), Libya
dan Indonesia (Desember 1962), Uni Emirat Arab (November 1967), Aljazair (Juli
1969), Nigeria (Juli 1971), dan Ekuador (November 1973), yang semuanya
berstatus sebagai anggota penuh, serta Gabon (Desember 1973) dengan status
sebagai peninjau (associate member).
Syarat utama bagi keanggotaan
di dalam OPEC adalah bahwa:
Ø Negara yang bersangkutan secara substansial merupakan pengekspor minyak
mentah.
Ø Secara fundamental mempunyai kepentingan yang sama dengan negara-negara
(yang sudah menjadi) anggota;
Ø Disepakati oleh mayoritas anggota OPEC.
Peran Indonesia
Kontribusi
dan pengabdian Indonesia di
OPEC adalah kala Sekjen OPEC tahun 1988 hingga 1994 masih di jabat oleh
Prof Subroto. Dimana Indonesia kala itu dikenali sebagai sang mediator aktif
yang berperan untuk menhubungkan konsumen dan produsen dan juga berperan dalam
pihak ketiga yang akan menengahi beberapa konflik yang terjadi
