Peran Indonesia dalam organisasi internasional

Kompetensi Dasar : 
Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia

Petunjuk Belajar Modul: 

1. Dengan modul ini diharapkan siswa dapat belajar secara mandiri tentang Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia tanpa atau dengan bimbingan guru.
2. Modul ini dikembangkan dari konsep yang mudah ke yang sulit, dari konsep nyata ke konsep yang abstrak dan dari konsep yang sederhana ke konsep yang rumit.
3. Belajarlah secara berkelompok.
4. Baca baik-baik Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD) dan Tujuan Pembelajaran.

Prasyarat Sebelum Belajar:

Sebelum mempelajari penyelenggaraan pemerintahan negara, peserta didik diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai apersepsi:

1. Mendeskripsikan peran Indonesia dalamPBB
2. Menjelaskan arti ASEAN bagi Indonesia
3. Menguraikan GNB
4. Menyebutkan bentuk kerjasama APEC
5. Menyimpulkan peran Indonesia dalam OKI

A.     Peran Indonesia dalam PBB

PBB atau Perserikatan Bangsa Bangsa merupakan organisasi internasional yang bergerak untuk mendorong terjadinya kerjasama internasional yang meliputi kerjasama untuk menangani persoalan hukum internasional, pengamanan, ekonomi, perlindungan sosial. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 memiliki tujuan yang garis besarnya sama seperti Liga Bangsa Bangsa yang telah berdiri lebih dulu pada perang dunia II yaitu untuk mencegah konflik dan terjadinya peperangan.

Sejarah Berdirinya PBB

Pada tahun 1920 telah dibentuk suatu organisasi yang bernama Liga Bangsa-bangsa (League of nations). Konsep liga ini dicetuskan oleh beberapa tokoh inggris dengan tujuan untuk mencegah peperangan terjadi di dunia (padawaktu itu). Konferensi yang digelar oleh beberapa menyuaarakan bahwa dengan adanya organisasi internasional akan tercipta perdamaian internasional makadari itu Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson pada tanggal 10 januari dibentuk organisasi internasional yang di beri nama Liga bangsa-bangsa ini.

Pada waktu itu Liga Bangsa-Bagsa yang dibentuk memiliki beberapa hasil kemajuan yaitu

a)      Perjanjian locarno (1925)
Perjanjian yang dirundingkan di locarno, swiss. Pada tanggal 5 oktober 1925. Isi perjanjian ini membagi wilayah perbatasan eropa menjadi dua bagian. Bagian Barat telah diatur dalam Perjanjian locarno dan untuk bagian timur masih di revisi lagi saat itu. Kemudian klaim Jerman atas Kota Bebas Danzig yang dihuni penduduk Jerman serta wilayah Polandia yang dihuni berbagai etnis disetujui oleh Liga Bangsa Bangsa. perjanjian locarno ditujukan untuk menyelesaikan sengketa wilayah pasca perang Dunia I.

b)      Perjanjian kellog briand (1928)
Pada perjanjian ini Negara penandatangan berjanji untuk menyelesaikan sengketa wilayah atau konflik tanpa menggunakan jalan perang.

Pada kenyataanya Liga Bangsa-Bangsa tidak mampu menciptakan perdamaian dunia dengan adanya Perang Dunia II yang terjadi. Perang Dunia II disebabkan oleh jerman (pimpinan hitler), italia (pimpinan mussolini, dan jepang berusaha untuk memperluas kekuasaan dengan jalan penaklukan milter ke berbagai wilayah dunia. Perang yang terjadi ini menjadi tanda pengkhianatan atas kesepakatan yang telah dibuat Liga Bangsa-Bangsa.

Saat dunia kacau dengan keadaan perang dan masyarakat dunia membutuhkan perwujudan kedamaian yang nyata sehingga ada sebuah harapan untuk Organisasi yang dapat meciptakan kerja sama antar bangsa yang erat untuk mewujudkan perdamaian dan mengatasi perang yang melanda saat itu.

Akibat keadaan dunia semakin kacau dan tak terarah akibat perang membuat presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Wiston churchiil menggagas pertemuan yang menghasilkan sebuah kesepakatan yang disebut Piagam Atlantik. Isi Piagam atlantik sebagai berikut :

ü  Tidak melakukan perluasan diantara semuanya (negara)

ü  Menjaga hak setiap bangsa untuk dapat memilih bentuk pemerintahan (tidak campur tangan)

ü  Mengakui hak semua negara agar turut serta dalam kerjasama ekonomi (pedagangan)

ü  Mengusahakan perdamaian dunia di setiap bangsa memiliki kesempatan untuk bebas dari rasa takut dan kemiskinan

ü  Mengupayakan penyelesaian masalah/sengketa secara damai

Dari isi pokok piagam atlantik menjadi acuan dalam konferensi internasional mengenai penyelesaian perang dunia II dan menjadi jalan terbentuknya organisasi baru. Dalam hal ini organisasi yang dimaksud yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa.  Dilanjutkan dengan adanya beberapa pertemuan yang mengarah pada pembentukkan PBB yaitu :

Ø  Tahun 1943 di Moskow telah berhasil dengan adanya Deklarasi Moskow yang berisi tentang keamanan umum, deklarasi ini di tanda tangai oleh Inggris, Amerika Serikat, Rusia, dan cina dalah hal ini negara tersebut mengakui pentingnya organisasi internasional dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Ø  Pada 21 Agustus 1944 dilakukan konferensi Dumbarton Oaks yang di ikuti oleh 39 negara dan bertempat di Washington DC. Konferensi ini membahas rencana pendirian PBB. Setelah pertemuan ini telah dipersiapkan piagam PBB.

Ø  Piagam PBB yang yang telah berhasil di rumuskan ditandatangani pada tanggal 26 juni 1945 di San Franscisco. Pada waktu penandatanganan piagam PBB ini di ikuti oleh 50 negara. Selanjutnya ke lima puluh negara tersebut memiliki sebutan Negara pendiri atau original members. Struktur Piagam PBB terdiri dari pembukaan dalam 4 alinea, Batang tubuh yang berisi 19 bab dan 111 butir pasal. Isi Piagam PBB memuat tujuan berdirinya PBB, Asas-asas, badan khusus, tugas dan kewajiban alat kelengkapan PBB, dan Keanggotaan PBB.

Asas – Asas Berdirinya PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa)

PBB sebagai organisasi internasional yang telah ditetapkan selanjutkan akan bergerak untuk mewujudkan tujuannya dengan berpedang teguh pada asas – asas yang telah ditetapkan berikut penjelasan mengenai Asas- Asas Sejarah Berdirinya PBB :

1.      Kedaulatan yang sama. Setiap anggota PBB memiliki kedaulatan yang sama karena PBB didirikan dengan dasar persamaan kedudukan dari semua anggota yang bergabung. hal ini senada dengan ilustrasi peribahasa” berdiri sama tinggi, duduk sama rendah” .

2.      Memenuhi kewajiban. Setiap negara anggota harus memenuhi kewajiban yang telah ada didalam piagam PBB dengan penuh tanggungjawab dan ikhlas (tanpa mementingkan keuntungan dan kerugian).

3.      Penyelesaian Perselisihan . Asas PBB selanjutnya yaitu Semua Negara anggota PBB diharapkan menyelesaikan setiap permasalahan baik sengketa wilayah maupun konflik internasional dengan jalan damai dan tidak membahayakan perdaiaman dan keamanan dunia serta berlaku adil. 

4.      Larangan kekerasan antar negara. Semua negara Anggota PBB harus mencegah adanya tindakan kekerasan atau ancaman terhadap suatu daerah maupun kebebasan berpolitik suatu negara karena kekerasan bertentangan dengan tujuan PBB dalam melakukan kerjasama Internasional.

5.      Tugas pembantuan. Semua negara anggota harus membantu PBB dalam tindakan yang selaras dengan piagam PBB. Semua anggota memberikan bantuan apa saja yang diperlukan oleh PBB dan dijalankan sesuai ketentuan yang telah tercantum dalam piagam.

6.      Pengendalian. PBB akan berupaya menjaga serta menjamin bahwa negara yang bukan anggota PBB juga akan bertindak selaras dengan piagam PBB untuk sekedar mendukung dan mempertahankan perdamaian.

7.      Menjamin kebebasan. PBB tidak akan ikut campur dalam masalah dan pengaturan rumah tangga negara masing-masing anggota, dan PBB tidak dibenarkan melakukan pemaksaan terkait bagaimana menyelesaikan masalah dalam negara anggota. Artinya negara anggota masih bisa mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan PBB.

Asas – asas ini telah diterapkan PBB selama berdirinya hingga saat ini beberapa bukti bahwa PBB sebagai organisasi internasional telah mampu dengan komitmen untuk menerapkan asas-asas demi mewujudkan perdamaian dunia. 

Sebagai organisasi internasional yang besar PBB memiliki tujuan dan peran yang sangat penting dalam perwujudan perdamaian dunia. Selain itu pada masa modern kini tujuan PBB juga mencakup kerjasama ekonomi dan sosial internasional berikut penjelasan tujuan Sejarah Berdirinya PBB :

Ø  Menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Sejak awal gagasan pembentukan oragnisasi internasional menitikberatkan pada perwujudan keamanan dan perdamaian dunia yang menjadi tujuan utama PBB. Dalam hal ini PBB akan berupaya dengan semua intrumennya baik dari piga PBB serta dengan memanfaatkan alat kelengkapan PBB seperti Badan/organisasi khusus PBB untuk mendukung tujuan menjaga keamanan dan perdamaian.

Ø  Memajukan hubungan persaudaraan antar bangsa. PBB memiliki tujuan untuk mempererat, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini didukung dengan adanya Badan PBB yang bernama United Nations Human Rights yang dapat mengkoordinasikan aktivitas perlindungan HAM yang dilakukan oleh sistem PBB.

Ø  Kerjasama internasional. Dilihat dari Struktur umum PBB terdiri dari lima organ utama yaitu majelis umum (dewan musyawarah utama) yang terdiri dari semua negara anggota yang aktif melakukan musyawarah bersama dalam peruode yang telah ditentukan, Dewan Keamanan, Dewan ekonomi dan sosial, mahkamah internasional, dan dewan perwalian(telah di nonaktifkan). Dari daftar struktur tersebut terdapat Dewan ekonomi Sosial.

Pembentukan Dewan  Ekonomi Sosial untuk membantu majelis umum mendorong dan  membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial interanasional, dan pembangunan. Anggota daari Dewan ekonomi ini ada 54 yang masing-masing dipilih oleh majelis utama selama periode kerja 3 tahun.

Dewan ekonomi memiliki rangkaian tugas untuk menyelidiki dan membuat laporan tentang masalah perekonomian, sosial di seluruh dunia. Setelah melakukan research Dewan ekonomi akan membahas persoalan tersebut bersama negara anggota yang kemudian diusulkan kepada majelis umum, serta melakukan pertemua-pertemuan yang telah menjadi wewenangnya. Dalam tugas ini Dewan Ekonomi Sosial PBB dibantu oleh badan khusus PBB untuk isu isu tertentu seperti :

1.      FAO (Food and Agriculture Organisation)

Organisasi khusus PBB yang menangani permasalahan Pangan dan Pertanian

2.      WHO (World Health Organisation)
Badan khusus PBB yang menangani permasalahan Kesehatan Sedunia.

3.      ILO (International Labour Organisation)
Organisasi Buruh Internasional. Organisasi ini menyelesaikan permasalahan buruh sedunia, termasuk permasalahan besar buruh dunia yang pernah ada hingga saat yaitu pengaturan jam kerja butuh secara manusiawi.

4.      IMF (International Monetary Fund)
Badan Khusus PBB yang menangani masalah Dana Moneter Internasional

5.      IAEA (International Atomic Energy Agency0
Badan Tenaga Atom Internasional

6.      IBRD (International Bank for Reconstrustion and Development)
badan khusus PBB yang berupa Bank Internasional untuk Pembangunan dan Rekonstruksi

7.      UPU (Universal Postal Union)
Perhimpunan Pos dunia

8.      ITU (International Telecommunication Union)
Persatuan Telekomunikasi Internasional

9.      UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees)
Organisasi PBB yang menangani permasalahan para pengungsi

10.  UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)
Unesco merupakan Organisasi dibawah naungan PBB yang dibentuk untuk tujuan membuat kemajuan di bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan

11.  UNICEF (United Nations Children Fund)
Badan PBB yang menaungi permasalahan anak-anak

12.  GATT (The General Agreement on Tariffs and Trade)
Baadan khusus PBB yang dibuat untuk Persetujuan tentang tarif dan perdagangan

Perbantuan Internasional

Tujuan PBB berikutnya yaitu melakukan menyediakan bantuan kamanusiaanapabila terjadi kelaparan, bencana alam, maupun Konflik senjata pada suatu negara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya PBB dalam melindungi hak asasi manusia (Hak untuk hidup) serta upaya untuk mewujudkan kerjasama sosial.

Dari daftar tujuan PBB diatas masih sangat relevan dan terlihat banyak sekali peran sentral yang dilakukan PBB dalam upaya menjaga dan mempertahankan perdamaian dunia sampai saat ini. PBB dalam melakukan tugaasnya tidak lepas dari sumbangsih dari para anggota yang telah tergabung PBB. 

Peran Indonesia

1.      Sebagai anggota PBB, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasasila Bandung

2.      Sebagai anggota PBB, Indonesia menjadi pelopor pencetusan ZOFTAN dan SEANWFZ

3.      Sebagai anggota PBB, Indonesia menjadi salah satu pemprakarsa berdirinya ASEAN dan Gerakan Non Blok

4.      Indonesia telah mengirimkan beberapa kontingen dalam rangka visi perdamaian dunia seperti pengiriman kontingen Indonesia ke Lebanon Selatan, menyumbang lebih dari 1.000 personel pasukan yang tersebar di berbagai negara di dunia, serta pengiriman beberapa kontingen pasukan Garuda di beberapa wilayah negara-negara di dunia, misalnya

Ø  Mengirimkan Pasukan Garuda I (1957) sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB untuk menyelesaikan Perang Arab-Israel

Ø  Mengirimkan Pasukan Garuda II dan III (1960) sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB untuk menyelesaikan perang saudara di Kongo

Ø  Mengirimkan Pasukan Garuda XIV (1993) sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB di Bosnia

Ø  Mengirim Pasukan Garuda XXVI-C2 (2010) sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB di Lebanon Selatan

5.      Sebagai pemimpin serta anggota tetap dibeberapa organisasi PBB

Ø  Pada tahun 1971, Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik pernah ditunjuk untuk menjadi presiden di Majelis Umum PBB.

Ø  Indonesia tiga kali terpilih menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu periode tahun 1974 – 1975, periode tahun 1995-1996, dan periode tahun 2007-2008.

Ø  Indonesia pernah terpilih 11 kali sebagai anggota Dewan ekonomi dan sosial PBB, 2 kali ditunjuk sebagai presiden dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, serta 3 kali sebagai wakil presiden dari Dewan tersebut.

Ø  Indonesia juga terpilih sebanyak 3 kali menjadi anggota Dewan Hak Asasi manusia PBB dan satu kali ditunjuk sebagai wakil presiden dari Dewan tersebut, yaitu periode tahun 2009-2010.

6.      Memberikan Bantuan kemanusiaan di berbagai negara

Ø  Pada Tahun 1984, Indonesia mengirimkan Bantuan berupa beras melalui FAO yang ditujukan untuk Ethiopia yang waktu itu dilanda bencana kelaparan.

Ø  Pada Tahun 1995, Sebagai anggota PBB Indonesia membantu dalam menampung para pengungsi yang berasal dari Vietnam di pulau Galang

7.      Membantu penyelesaian konflik diberbagai negara

Ø  Pada Tahun 1989, Sebagai anggota PBB Indonesia berhasil membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di kamboja

Ø  Sebagai anggota PBB, Indonesia berperan menjadi mediator atas penyelesaian konflik yang terjadi antara Filiphina dan Moro National Front Liberation (MNFL) yang menguasai Mindanau Selatan

B.     Peran Indonesia dalam ASEAN

8 Agustus 1967 bertempat di Bangkok. Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina menyetujui terbentuknya ASEAN (Association of South East Asia Nation). Sejatinya ada beberapa persamaan yang melatar belakangi dibentuknya organisasi ini yakni :

Ø  Negara-negara Asia Tenggara memiliki persamaan Geografis yakni berbatasan utara dengan Republik Rakyat Cina, berbatasan selatan dengan samudera hindia, berbatasan timur dengan samudera pasifik, dan berbatasan barat dengan teluk bengala dan anak benua India.

Ø  Bangsa-bangsa di Asia Tenggara memiliki persamaan ras mongoloid dan memiliki kebudayaan dasar melayu austronesia.

Ø  Pernah mengalami penjajahan beberapa diantaranya yakni oleh bangsa Portugis, Belanda, Perancis, dan Inggris yang datang ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan laut. Hanya Thailand, Negara di Asia Tenggara yang tidak mengalami Penjajahan.

Ø  Memiliki persamaan kepentingan dalam memajukan negaranya.

Kelima Negara yang masing-masing diwakili oleh Menteri Luar Negeri yang memprakarsai terbentuknya ASEAN melakukan diskusi tanggal 5-8 Agustus 1967 untuk membicarakan terbentuknya ASEAN dan berakhir dengan kesepakatan penandatanganan deklarasi Bangkok yang menjadi tanda telah resmi berdiri suatu organisasi regional baru di kawasan Asia tenggara. Perwakilan Menteri Luar Negeri tersebut yakni :

a)      Adam Malik perwakilan Menteri Luar Negeri Indonesia

b)      Rajaratnam perwakilan Menteri Luar Negeri Singapura

c)      Tun Abdul Razak perwakilan Menteri Luar Negeri Malaysia

d)      Narcisco Ramos perwakilan Menteri Luar Negeri Thailand

e)      Thanat Koman perwakilan Menteri Luar Negeri Filipina

Berikut isi dari deklarasi Bangkok yang merupakan tujuan dari dibentuknya ASEAN:

1.      Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan kebudayaan, dan memajukan kehidupan sosial kawasan Asia Tenggara.

2.      Menjaga stabilitas regional dan meningkatkan perdamaian.

3.      Dalam bidang ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, administrasi, dan teknik akan ditingkatkan dalam kerja sama dan saling membantu antar kepentingan bersama.

4.      Berupaya menjalin kerja sama yang solid meski telah ada organisasi regional dan internasional lainnya.

5.      Dalam bidang pendidikan, latihan, dan penelitian kawasan Asia Tenggara akan ditingkatkan dalam kerja sama.

Pada awal dibentuknya ASEAN tidak semua Negara ikut bergabung. Negara-negara tersebut satu persatu bergabung. Uruta waktu kelima Negara lainnya bergabung yakni :

Ø  Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1987 satu minggu setelah mereka dinyatakan merdeka.

Ø  Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995.

Ø  Laos dan Myanmar bergabung bersamaan pada 23 Juli 1997.

Ø  Kamboja bergabung pada 16 Desember 1998.

Ø  Timor Leste belum dinyatakan resmi bergabung meski telah mengikuti beberapa kegian dari ASEAN.

Piagam ASEAN

Demi menjaga keberlangsungan organisasi dan dapat survive di tengah arus globalisasi yang kian deras. ASEAN melakukan banyak perubahan untuk kesejahteraan Negara-negara anggota. Setelah resmi didirikan melalui deklarasi Bangkok, maka pada ASEAN pun memiliki Piagam ASEAN atau ASEAN Charter dengan tujuan untuk mengubah ASEAN yang semula hanya berupa asosiasi regional menjadi asosiasi internasional dengan landasan hukum yang kuat, aturan-aturan yang absolut, dan struktur organisasi yang efektif serta efisien. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 ASEAN di Singapura tanggal 20 November 2007 dilaksanakan penandatanganan Piagam ASEAN oleh sepuluh negara anggota ASEAN. Melalui UU No. 38 Tahun 2008 Indonesia meratifikasi Piagam ASEAN.

Berikut adalah prinsip-prinsip dasar dalam Piagam ASEAN :

·         Seluruh Negara anggota ASEAN berupaya untuk saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaaraan, integritas wilayah dan identitas nasional.

·         Menjalankan komitmen dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan keamanan, perdamaian, dan kemakmuran regional.

·         Segala ancaman, agresi, hingga penggunaan kekuatan atau tindakan illegal yang tidak sesuai dengan hukum internasional akan ditolak.

·         Berupaya memilih cara penyelesaian damai sengketa.

·         Meski merupakan sesame angota Negara ASEAN namun tiap Negara anggota tidak diperkenankan ikut campur dalam masalah internal masing-masing Negara.

·         Menjaga eksistensi nasional tiap Negara anggota agar terbebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan dengan cara menghormati haknya.

·         Hal-hal yang dianggap serius dan memengaruhi kepentingan bersama ASEAN maka akan dilakukan konsultasi.

·         Bersama Negara anggota ASEAN lainnya turut menjunjung tinggi piagam PBB dan hukum internasional.

·         Menekankan nilai-nilai kebersaman dalam keanekaragaman dan semangat persatuan serta menghormati perbedaan budaya, Bahasa, dan agama dari masyarakat ASEAN.

·         Hubungan politik, ekonomi, sosial, budaya eksternal menjadi sentralitas ASEAN.

Layaknya organisasi pada umumnya, ASEAN pun memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan deklarasi Bangkok yakni terdiri dari :

a)      Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).

b)      Pertemuan Para Menter Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting / AMM).

c)      Pertemuan Menteri-menteri sektoral (Sectoral Bodies Ministerial Meeting/ SBDMM).

d)      Panitia Tetap ASEAN. (ASEAN Standing Committee/ ASC).

Peranan Indonesia dalam ASEAN

Indonesia merupakan negara terbesar dengan wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia pun memiliki andil yang begitu besar dalam ASEAN.

Berikut adalah peranan Indonesia dalam ASEAN :

a)      Dari kelima Negara yang memprakarsai dan mendirikan organisasi ASEAN. Indonesia merupakan salah satunya.

b)      Mendirikan Gedung sekretariat ASEAN di Jakarta.

c)      Indonesia sebagai tempat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN I yakni di Bali.

d)      Kepulauan Riau diperbolehkan oleh pemerintahan Indonesia untuk menyediakan sebagai pusat karantina hewan dan tanaman untuk keperluan ASEAN.

e)      Sepenuhnya mendukung terselenggaranya Masyarakat Ekonomi Asean.

f)       Ikut serta dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

g)      Salah satu penggagas terbentuknya komunitas keamanan ASEAN.

C.     Peran Indonesia dalam GNB

Non-Aligned Movement (NAM) / Gerakan Non-Blok (GNB) adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 120 negara-negara yang tidak menganggap dirinya bergabung / beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar manapun.

Sejarah dan Latarbelakang Gerakan Non Blok

Organisasi Gerakan Non Blok muncul di tengah persaingan dua kekuatan besar dunia, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Persaingan kedua blok terjadi pada masa perang dingin. Negara-negara Blok Timur dipimpin Uni Soviet sementara negara-negara Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat. Tiap-tiap blok berusaha menarik dukungan dari negara-negara lain. Agar negara-negara berkembang tidak terkena pengaruh Blok Barat maupun Blok Timur, maka didirikan lah organisasi Gerakan Non-Blok.

Baca Juga

Kata "Non-Blok" dipaparkan pertama kali oleh Pandit Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri India) dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu, Nehru menjabarkan lima pilar yang dapat diterapkan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Panchsheel (lima pengendali). Prinsip ini kemudian dipakai sebagai basis dari Gerakan Non-Blok. Lima prinsip tersebut ialah:

1.      Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan.

2.      Perjanjian tidak saling melakukan agresi

3.      Tidak melakukan intervensi urusan dalam negeri negara lain

4.      Setara dan saling menguntungkan

5.      Menjaga perdamaian

Gerakan Non-Blok sendiri beawal dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika / Konferensi Asia Afrika yaitu sebuah konferensi yang diadakan di Bandung, pada tahun 1955. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok manapun mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi blok Barat dan blok Timur. Pendiri / Tokoh Gerakan Non Blok ini adalah 5 pemimpin dunia, yaitu:

Ø  Josip Broz Tito presiden Yugoslavia

Ø  Soekarno presiden Indonesia

Ø  Pandit Jawaharlal Nehru perdana menteri India

Ø  Gamal Abdul Nasser presiden Mesir

Ø  Kwame Nkrumah dari Ghana.

Kemudian Gerakan ini dicanangkan pertamakali dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diselenggarakan pada tahun 1961 di Beograd (Belgrade), Yugoslavia. Saat itu konfensi ini dihadiri 25 negara dari berbagai belahan dunia yakni Yugoslavia (sebagai tuan rumah), Indonesia, India, Afghanistan, Algeria, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Cyprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, dan Tunisia.

Dengan didasari oleh semangat Dasa Sila Bandung, maka pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diselenggarakan pada tahun 1961 di Beograd dibentuklah Gerakan Non Blok oleh Josep Broz Tito (Presiden Yugoslavia saat itu). Hasil dari konferensi tersebut juga mendaulat Josip Broz Tito sebagai Pimpinan pertama dalam Gerakan Non-Blok.

Sejak pertemuan Belgrade tahun 1961, serangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok telah diselenggarakan yaitu di Kairo, Mesir (1964) diikuti oleh 46 negara dengan anggota yang hadir kebanyakan dari negara-negara Afrika yang baru meraih kemerdekaan, kemudian di Lusaka, Zambia (1970), Algiers, Aljazair (1973), Kolombo, Srilangka (1976), Havana, Cuba (1979), New Delhi, India (1983), Harare, Zimbabwe (1986), Beograd, Yugoslavia (1989), Jakarta, Indonesia (1992), Cartagena de Indias, Kolombia (1995), Durban, Afrika Selatan (1998), Kuala Lumpur, Malaysia (2003), Havana, Kuba (2006), Sharm el-Sheikh, Mesir (2009), Teheran, Iran (2012) dan terakhir di Karakas, Venezuela pada tahun 2015.

Gerakan ini sempat kehilangan kredibilitasnya pada akhir tahun1960-an ketika anggota-anggotanya mulai terpecah dan bergabung pada salah satu Blok, terutama Blok Timur. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana sebuah negara yang bersekutu dengan Uni Soviet seperti Kuba bisa mengklaim dirinya sebagai negara non blok. Atau kasus dimana India yang bersekutu dengan Uni Soviet untuk melawan Tiongkok selama beberapa tahun. Lebih buruk lagi, beberapa anggota gerakan non blok bahkan terlibat konflik dengan anggota lainnya, seperti misalnya konflik antara Iran dengan Irak dan Pakistan dengan India.

Gerakan ini kemudian terpecah sepenuhnya pada tahun 1979 ketika terjadi invasi Uni Soviet terhadap Afghanistan. Saat itu, seluruh sekutu Soviet mendukung invasi sementara anggota GNB, terutama negara dengan mayoritas muslim, tidak mungkin melakukan hal yang sama untuk Afghanistan akibat adanya perjanjian nonintervensi.

Tujuan Gerakan Non Blok

Tujuan GNB yaitu seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin "kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial nasional, dan keamanan dari negara-negara nonblok" dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, apartheid, rasisme dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi asing, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menentang segala bentuk blok politik serta kerja sama internasional berdasarkan persamaan hak.

Dimana tujuan dari gerakan non blok diatas dapat kita jabarkan kedalam 3 poin utama, yaitu:

Ø  Turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perebutan pengaruh Amerika Serikat (Blok Barat) dan Uni Soviet (Blok Timur) dalam perang dingin.

Ø  Membendung pengaruh negatif baik dari Blok Barat maupun Blok Timur ke negara-negara anggota Gerakan Non-Blok.

Ø  Mengembangkan rasa solidaritas di antara negara anggota. Caranya dengan membantu perjuangan negara-negara berkembang dalam mencapai persamaan, kemerdekaan, dan kemakmuran.

Meskipun organisasi ini dimaksudkan untuk menjadi aliansi yang anggotanya saling komunikasi dan memiliki kedekatan seperti NATO / Pakta Warsawa, negara-negara anggotanya tidak pernah mempunyai kedekatan yang diinginkan dan banyak anggotanya yang akhirnya diajak beraliansi salah satu negara-negara adidaya tersebut. Misalnya, Kuba mempunyai hubungan yang dekat dengan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Atau India yang bersekutu dengan Uni Soviet untuk melawan Tiongkok selama beberapa tahun.

Peran Serta Indonesia dalam Gerakan Non Blok

Gerakan Non Blok (GNB) menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB. Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung pada tahun 1955 merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali penggagasan dan pendirian GNB. Secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB. Indonesia menilai penting GNB tidak sekadar dari peran yang selama ini dikontribusikan, tetapi juga mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Selain peran serta yang telah dijelaskan diatas, Berbagai Peran serta Indonesia dalam Gerakan Non Blok dapat dijelaskan dalam beberapa poin dibawah ini:

1.      Sebagai salah satu negara pemrakarsa, Hal tersebut karena Gerakan Non Blok sendiri bermula dari sebuah Konferensi Asia Afrika yang digelar di Bandung, pada tahun 1955.

2.      Sebagai salah satu negara pengundang pada Konferensi Tingkat Tinggi GNB yang pertama, Hal ini karena indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan berperan besar mengundang / mengajak negara lain untuk bergabung kedalam GNB. 

3.      Pernah menjadi ketua GNB pada tahun 1992 - 1995. Pada saat itu (1-6 September 1992) Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara KTT X GNB di Jakarta. Peserta yang menghadiri KTT X GNB berjumlah 106 negara.

4.      Indonesia juga turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM, dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Indonesia memandang GNB sebagai wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Sikap ini secara konsekuen diaktualisasikan Indonesia dalam kiprahnya di GNB.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka keberadaan Gerakan Negara Negara Non Blok secara tegas mengacu pada hasil-hasil kesepakatan dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Penggunaan istilah bangsa-bangsa non blok atau "tidak memihak" adalah pernyataan bersama untuk menolak melibatkan diri dalam konfrontasi ideologis antara blok Barat dan Timur. Lebih lanjut, bangsa-bangsa yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok lebih memfokuskan diri pada upaya perjuangan kemerdekaan nasional, menghapuskan kemiskinan dan mengatasi keterbelakangan di berbagai bidang.

D.     Peran Indonesia dalam APEC

APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation merupakan sebuah forum ekonomi yang didirikan pada tanggal Januari 1989. Pendirian apec digagas oleh Perdana Menteri Australia bernama Bob Hawke saaat itu, Pendirian APEC yang diusulkan oleh Bob Hawke ini dilatarbelakangi oleh keinginan membangun kerja sama ekonomi bagi kawasan Asia-Pasifik yang berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya Hal tersebut diwujudkan dengan adanya pertemuan pertama APEC yang bertempat di Canberra, Australia. Pertemuan ini diketuai oleh Gareth Evans yang merupakan Menteri Luar Negeri Australia. Pertemuan ini dihadiri oleh menteri dari 12 negara, hasil yang dicapai dari pertemuan ini yaitu adanya komitmen untuk mengadakan pertemuan tahunan di masa yang akan datang di negara singapura dan korea selatan.

Pada saat pengusulan APEC terdapat pertentangan dari Negara-negara anggota serta mengusulkan dibentuknya Kaukus Ekonomi Asia Timur yang anggotanya hanya negara di wilayah asia saja serta tidak memasukkan negara non-Asia seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Akan tetapi Usulan dari ASEAN ini ditentang oleh negara-negara di kawasan Amerika, serta mendapat kritikan pedas oleh negara Jepang dan Amerika Serikat.

Selanjutnya Sejarah Berdirinya APEC pada tahun 1993 diadakan pertemuan pertama yang merupakan rapat Ekonomi Pemimpin APEC. Pertemuan ini berada pada masa kepemimpinan Bill Clinton sebagai presiden Amerika Serikat, setelah melakukan diskusi bersama dengan Perdana Menteri Australia saat itu Paul Keating akan mengundang para kepala pemerintahan dari negara-negara anggota APEC untuk hadir pada pertemuan di Pulau Blake. Bill Clinton berharap bahwa pertemuan ini akan melanjutkan negosiasi Uruguay Round yang sedang terhambat. Raapat tersebut menghasilkan sebuah usulan untuk membahas kelanjutan dari pengurangan batasan-batasan pada perdagangan dan investasi, dan mengusulkan visi untuk mendirikan sebuah komunitas di kawasan Asia-Pasifik yang bisa mendorong kesejahteraan melalui kerja sama yang dikemukakan oleh beberapa pemimpin negara. Sehingga atas usul tersebut, didirikan pusat Sekretariat APEC di Singapura untuk mengkoordinasi kegiatan dari organisasi APEC.

Pada tahun 1994 terjadi sebuah pertemuan kembali yang bertempat di Bogor, Indonesia. Dalam pertemuan di bogor ini pembahasan yang dilakukan oleh para pemimpin APEC yaitu mempedomani Bogor Goals yang ditujukan untuk mendorong perdagangan dan investasi terbuka di kawasan Asia-Pasifik yang dimulai tahun 2010 untuk bidang ekonomi industri serta pada tahun 2020 untuk ekonomi berkembang. Selanjutnya APEC mendirikan badan konsultan bisnis pada tahun 1995 yang diberi nama APEC Business Advisory Council (ABAC). Anggota ABAC terdiri dari tiga eksekutif bisnis dari masing-masing negara anggota APEC. Kemudian pada bulan April tahun 2001, APEC melakukan kerja sama bersama lima organisasi internasional lainnya yaitu IEA, Eurostat, OPEC, OLADE, dan UNSD. Kerja sama ini didirikan untuk tujuan meluncurkan Joint Oil Data Exercise atau yang sekarang dikenal dengan sebutan JODI (Joint Organization Data Initiative).

Tujuan APEC sebagai berikut

Ø  Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Tujuan utama APEC yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan asia pasifik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi Ekonomi anggota.

Ø  APEC sebagai forum ekonomi bertujuan mendorong serta memfasilitasi kegiatan  perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan asia pasifik.

Ø  APEC juga bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antar negara anggota yang ditujukan pada pengembangan kapasitas Ekonomi anggota.Sehingga dari tujuan APEC diatas dibentuk suatu target kemajuan organisasi yang dikenal dengan “bogor goals”. Selanjutnya untuk mencapai target sesuai The Bogor Goals,

APEC membangun usaha kerjasama yang didasarkan pada tiga pilar. Tiga pilar tersebut berisi : 

1.      Keterbukaan Perdagangan dan Investasi , Pilar pertama berisi keterbukaan Perdagangan dan investasi. Perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh Ekonomi anggota secara lebih terbuka sehingga dalam jangka panjang akan menurunkan serta menghilangkan hambatan – hambatan terkait tarif dan non-tarif bagi perdagangan dan investasi yang dilakukan. Selanjutnya dapat membuka akses pasar khususnya untuk produk-produk Indonesia, serta meningkatkan transaksi perdagangan dan kegiatan investasi antar Ekonomi anggota APEC. Sehingga pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Ekonomi anggota APEC, serta meningkatkan tarfa hidup masyarakat  diseluruh kawasan Asia Pasifik.

2.      Memfasilitasi Perdagangan dan Investasi, APEC melakukan kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi yang difokuskan pada pengurangan biaya transaksi, peningkatan akses atas informasi perdagangan, kemudahan pengurusan administrasi pelabuhan, serta penyelarasan kebijakan. Usaha ini didukung oleh masing-masing Ekonomi anggota APEC dengan menjalankan perubahan struktural di dalam negeri. Semua usaha yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi biaya produksi sehingga selnajutnya akan berdampak pada angka peningkatan transaksi perdagangan, turunnya harga barang dan jasa, serta membuka kesempatan kerja sebab sistem ekonomi yang dibangun telah efisien.

3.      Kerjasama Bidang Ekonomi dan Teknik, Kerjasama ini menitik beratkan pada penyediaan pelatihan (trainning) serta kerjasama di bidang pembangunan. Hal ini tidak lain bertujuan untuk membantu kegiatan Ekonomi negara anggota APEC. Anggota organisasi diharapkan dapat mengambil manfaat dari terjadinya perdagangan global dan mengembangkan kemampuan lembaga dan personil sesuai dengan potensi Ekonomi masing-masing negara. Upaya ini pada jangka panjang diharapkan dapat menyelesaikan tantangan-tantangan baru yang ada pada bidang ekonomi seperti kesejangan sosial, pengaruh perkembangan teknologi digital, terorisme, ketahanan pangan, bencana alam. yang berusaha untuk menguasai perekonomian indonesia.

Prinsip yang Dianut APEC

Ø  Consensus, hal ini memiliki arti bahwa keputusan yang dihasilkan oleh APEC harus disepakati dan bermanfaat bagi semua ekonomi anggota APEC serta apabila ada satu yang tidak sepakat maka keputusan itu dianggap tidak berlaku.

Ø  Voluntary and non-binding yang memiliki arti bahwa semua kesepakatan yang ada dalam forum APEC dilakukan secara sukarela serta tidak memaksa.

Ø  Concerted unilateralism, yang berarti kegiatan pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap Anggota, tanpa syarat resiprositas.

Ø  Differentiated time frame memiliki arti bahwa setiap ekonomi anggota yang mesuk dalam kategori Ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu

Prinsip-prinsip diatas telah terbukti sebab hal ini membuat anggota APEC melaksanakan komitmen secara efektif. Fleksibilitas yang diberikan oleh organsisai telah memberikan ruang kepada anggota APEC yang memiliki kapasitas kemampuan ekonomi yang beragam untuk melakukan improvisasi, melakukan uji coba, dan mengembangkan kegiatan pelatihan bersama secara bertahap sampai memenuhi kesepakatan yang diinginkan.

Negara Pendiri APEC

pada awalnya APEC didirikan oleh 12 negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina,Selandia Baru, Kanada, Amerika Serikat, Brunei, Darussalam, Jepang, Republik Korea, Australia. akan tetapi dengan perkembangan hingga saat ini anggota APEC menjadi 22 negara

Peranan Indonesia

1.      Ketua APEC Periode 1994

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, Indonesia merupakan pemimpin APEC selama setahun dalam periode 1994. Peran ini mengizinkan Indonesia untuk lebih banyak berpartisipasi dan mempengaruhi arah kebijakan di dalam APEC. Tentunya demi kepentingan tercapainya tujuan pembangunan nasional secara lebih baik. Selain itu, di dalam masa kepemimpinan Indonesia di dalam APEC ini, forum kerja sama ekonomi tersebut berhasil menghasilkan suatu deklarasi bernama Bogor Declaration dan Bogor Goals.

Salah satu alasan mengapa Indonesia dipercaya menjadi pemimpin APEC pada periode 1994 adalah kemampuan Indonesia untuk bertahan di tengah krisis ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi di antara negara-negara anggota APEC.

2.      Tuan Rumah Konferensi Tingkat Tinggi APEC 1994

Pada tanggal 15 November 1994, Indonesia yang merupakan pemimpin APEC terpilih menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 1994. Kota yang terpilih menjadi lokasi KTT ini adalah kota Bogor, yaitu lebih tepatnya di Istana Kepresidenan Bogor.

Delapan belas pemimpin negara anggota APEC hadir di dalam kesempatan ini dan menjadikan Indonesia sebagai sorotan dunia. Hal ini menjadikan potensi pariwisata Indonesia menjadi semakin disebarluaskan.Pada KTT ini pula, para pemimpin negara diberikan pakaian batik untuk sesi foto pemimpin negara. kembali, batik dipromosikan sebagai kain khas Indonesia. Indonesia menjadi negara kedua setelah Amerika yang mengadakan sesi foto dengan pakaian khas negara setelah Amerika. Di tahun-tahun KTT selanjutnya, setiap negara yang menjadi tuan rumah KTT pun memberikan baju khas negaranya untuk dikenakan para pemimpin negara APEC.

3.      Perumus Bogor Declaration dan Bogor GoalsSejak berdiri pada tahun 1989, arah gerak APEC belumlah jelas. Pada KTT APEC di Amerika, masih belum ada kepastian mengenai Putaran Uruguay, yaitu suatu kesepakatan mengenai arus perdagangan bebas antar negara. hingga, pada KTT APEC 15 November 1994 ditetapkanlah Bogor Declaration dan Bogor Goals. Bogor Declaration atau Deklarasi Bogor berisi tekad para pemimpin ekonomi APEC yang secara tegas menentang pembentukan blok perdagangan tertutup dan bertekad untuk mewujudkan suatu sistem perdagangan bebas dan investasi di kawasan Asia Pasifik.

Bogor Goals sendiri merupakan arah gerak strategis hasil perwujudan dari Bogor Declaration. Isi dari Bogor Goals yaitu menciptakan pembebasan atau liberalisasi sistem perdagangan dan investasi yang target terwujudnya adalah pada tahun 2010 bagi negara maju dan selambat-lambatnya pada tahun 2020 bagi negara berkembang. Tujuan kedua Bogor Goals yaitu memperkuat sistem perdagangan antar negara yang terbuka, meningkatkan bebasnya arus perdagangan dan jasa, juga mempererat kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik, dan tujuan terakhir adalah mengurangi hambatan perdagangan dan investasi.

4.      Pendorong Terbentuknya ECOTECH

Pada KTT APEC 15 November 1994, Indonesia mendorong terbentuknya ECOTECH di dalam dunia kerja sama ekonomi Asia Pasifik. ECOTECH sendiri merupakan singkatan dari Economic dan Technical Cooperation. Ia merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi dalam konteks APEC. ECOTECH merupakan suatu rancangan sistem ekonomi yang dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik yang berkelanjutan dan merata agar kesenjangan ekonomi di antara negara-negara anggota APEC terkurangi dengan melalui pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan institusi suatu negara anggota.

Saat ini, dengan jelas kita dapat menyadari betapa berbedanya tingkat kemajuan terutama dalam bidang ekonomi di antara negara anggota APEC seperti Singapura dan Amerika Serikat. Keduanya merupakan negara maju, sedangkan di antara dua puluh tiga negara anggota masih ada yang tergolong ke dalam negara berkembang. Hal inilah yang hendak diperbaiki dengan sistem ECOTECH. Dengan adanya sistem ini, diharapkan semua negara anggota yang masih berstatus negara berkembang dapat berubah statusnya menjadi negara maju melalui pembangunan ekonomi dengan bantuan APEC. Dengan majunya perekonomian negara-negara anggota APEC, maka sepenuhnya tujuan APEC telah tercapai dengan berhasil.

E. Peran Indonesia dalam OKI

Organization of Islamic Conference atau Organisasi Konferensi Islam (OKI) merupakan organisasi yang didirikan oleh negara-negara Islam. Sebab khusus dari pembentukan OKI adalah adanya pembakaran Masjidil Agsha oleh Israel. Hal ini mendapatkan kecaman dari negara-negara Islam. Atas prakarsa dari Raja Husein dari Maroko dan Raja Faisal dari Arab Saudi dibentuklah Panitia penyelenggara KTT yang beranggotakan Malaysia, Palestina, Saudi Arabia, Maroko, Somalia, dan Nigeria.

Pada 25 sampai 26 Agustus 1969, berlangsung konferensi darurat para menteri luar negeri anggota Liga Arab. Hasil konferensi tersebut adalah mendesak agar diselenggarakan KTT Negara Islam. Tugas menyiapkan KTT tersebut kemudian diserahkan kepada Saudi Arabia dan Maroko. Saudi Arabia kemudian membentuk. Pada 22 – 25 September 1969 diadakan KTT di Rabat Maroko. Deklarasi Rabat menghasilkan:

Ø  Mengutuk pembakaran Masjid Agsha oleh Israel

Ø  Menuntut penarikan tentara Israel dari seluruh Arab yang didudukinya

Ø  Menuntut dikembalikannya kota Yerusalem sebagai mana sebelum tahun 1967

Keputusan yang dihasilkan dalam KTT tersebut adalah kutukan terhadap tindakan Israel menduduki Yerusalem dan rencana konferensi tingkat menteri luar negeri negra Islam di Jeddah, Saudi Arabia. Berdasarkan keputusan konferensi di Jeddah iniah dibentuk Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan pada Desember 1970.

Tujuan dibentuknya Organisasi Konferensi Islam (OKI), antara lain:

1.      Meningkatkan solidaritas Islam antaranggotanya

2.      Berusaha menghapuskan perbedaan rasial, kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, serta masalah diskriminasi.

3.      Mengkoordinasi usaha-usaha untuk melindungi tempat-tempat suci Islam

4.      Membendung dan membantu perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh hak-hak serta tanah airnya

5.      Memperteguh perjuangan Islam dengan maksud melindungi kehormatan, kemerdekaan, dan hak-hak nasional mereka.

Ada dua badan dalam Organisasi Konferensi Islam, yaitu Badan-Badan Utama dan Komite-Komite Khusus

Badan-badan utama. Badan-badan utama dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) ada empat macam, yaitu KTT OKI, Konferensi Menteri Luar Negeri, Sekretariat Jendral, dan Mahkamah Islam Internasional.

a)      Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) KTT OKI merupakan pertemuan yang dihadairi oleh kepala negara dan pemerintahan negara anggota OKI. KTT ini biasanya diselenggarakan tiap tiga tahun sekali. KTT OKI merupakan otoritas tertinggi dalam OKI.

b)      Konferensi Menteri Luar Negeri. Konferensi Menteri Luar Negeri biasanya diselenggarakan tiap tahun. Konferensi ini biasanya membahas tentang pelaksanaan kebijakan OKI.

c)      Sekretariat jendral. Sekretariat jendral merupakan badan eksekutif yang dipimpin oleh seseorang sekretaris jendral dengan empat orang asisten. Sekretariat jendral OKI berkedudukan di Jeddah, Saudi Arabia.

d)      Mahkamah Islam Internasional. Mahkamah islam internasional merupakan badan pengadilan yang bertugas menyelesaikan persengketaan antaranggota secara damai. Mahkamah ini berkedudukan di Kuwait.

Organisasi Konferensi Islam (OKI) mempunyai tiga komite khusus, yaitu Komite Al Quds Yerusalem, Komite tetap keuangan, dan komite ekonomi, sosial dan budaya.

a)      Komite Al Quds Yerusalem. Komite Al Quds Yerusalem beranggotakan lima belas orang yang diketahui oleh Raja Hasan dari Maroko. Komite ini dibentuk tahun 1975 dengan tujuan mengadakan pengkajian dari resolusi-resolusi yang diambil OKI atau organisasi Internasional yang menyangkut masalah Yerusalem.

b)      Komite tetap keuangan. Komite tetap keuangan beranggotakan semua negara anggota OKI. Komite ini bertugas mempersiapkan, melakukan, dan melaksanakan pengawasan atau penggunaan anggaran sekretariat jendral.

c)      Komite ekonomi, sosial dan budaya. Komite ekonomi, sosial da budaya beranggotakan semua negara anggota OKI. Komite ini bersidang dua kali dalam setahun di salah satu negara anggota.

Pada awal pembentukanny, OKI hanyak bergerak dalam kasus pembakaran Masji Agsha, namun dalam perkembangannya menangani masalah-masalah politik, ekonomi dan sosial budaya

Bidang Politik

1.      Mendukung dan membentu perjuangan PLO

2.      Mengecam invasi Rusia ke Afghanistan dan menuntut mundur dari wilayah tersebut

3.      Mengusahakan perdamaian Iran-Iran

Bidang Ekonomi

1.      Mendirikan Bank Pembangunan Islam untuk membantu negara-negara anggota

2.      Membentuk pusat-pusat dan penelitian masalah ekonomi

Bidang Sosial-Budaya

1.      Membentuk Dana Solidaritas Islam di Jeddah

2.      Mendirikan Pusat Riset Sejarah, Kesenian dan Budaya Islam di Istanbul

3.      Mendirikan dana ilmu, teknologi dan pembangunan di Jeddah

4.      Mendirikan pusat riset dan latihan di Dacca

Negara Anggota

Afghanistan, Aljazair, Chad, Guienea, Indonesia, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Mali, Maroko, Mauritania, Mesir, Niger, Pakistan, Palestina, Arab Saudi, Senegal, Sudan, Somalia, Tunisia, Turki, Yaman, Yordania, Bahrain, Oman, Qatar, Suriah, Uni Emirat Arab, Sierra Leone, Bangladesh, Gabon, Gambia, Guinea-Bissau, Uganda, Burkina Faso, Kamerun, Komoro, Irak, Maladewa, Djibouti, Benin, Brunei Darusalam, Nigeria, Azerbaijan, Albania, Kirgistan, Tajikistan, Turmeninstan, Mozambik, Kazakhstan, Uzbekistan, Suriname, Togo, Guyana, Pantai Gading.

Penyelenggaran KTT OKI

a)      KTT I : di Rabat, Maroko (1969)

b)      KTT II : di Lahore, Pakistan (1974)

c)      KTT III : di Taif, Arab Saudi (1981)

d)      KTT IV : di Casablanca, Maroko (1984)

e)      KTT V : di Kuwait City, Kuwait (1986)

f)       KTT VI : di Dakar, Sinegal (1991)

g)      KTT VII : di Dacca, Bangladesh (1995)

Peran Indonesia

1.      Menerima mandat sebagai ketua Committee of Six yang bertugas memfasilitasi perundingan damai antara moro National Liberation Front (MNLF) dengan pemerintah dengan filipina pada 1993.

2.       Menjadi tuan rumah Konferensi tingkat Menteri ke-24 di jakarta.

3.      Mereformasi OKI sebagai wadah untuk menjawab tentangan umat islam memasuki abad XXI.

4.      Mendukung pelaksanaan OIC’s Ten-Year Plan of Action dalam KTT pertama OKI di senegal.

5.       Memberikan dorongan kepada islamic Development Bank dan sekretariat OKI dalam menggerakkan daya lainnya dalam upaya pelaksanaan OIC Strategic Health Programme of Action.

6.      Mendorong negara negara islam untuk memperhatikan dan mencari jalan keluar unuk menyelesaikan konflik antara Palestina-Israel.

7.      Indonesia banyak menjembatani pertentangan antara kelompok progresif revolusioner dengan kelompok konservatif. Hal ini disebabkan karena Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif yang tidak memihak kepada siapapun termasuk bangsa Arab.

F. Peran Indonesia dalam OPEC

 OPEC adalah singkatan dari kepanjangan Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC adalah organisasi tempat berkumpulnya negara-negara pengekspor minyak. Organisasi OPEC didirikan pada 14 September 1960 oleh lima negara anggota: Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela, yaitu setelah diselenggarakannya Konferensi Baghdad 10-14 Agustus 1960 yang diikuti oleh lima negara produsen minyak tersebut. Markas OPEC semula berada di Jenewa (21 Januari 1961-Agustus 1965) kemudian pindah ke Wina. Di awal pembentukannya, disepakati bahwa OPEC bertujuan untuk menjaga stabilitas harga minyak internasional demi kepentingan negara-negara anggotanya.

Tujuan OPEC

Tujuan OPEC adalah mempertahankan harga minyak dan menentang aksi penurunan harga minyak secara sepihak oleh perusahaan minyak besar yang disebut The Seven Mayor seperti Exxon, Texaco, Socal, Gulf, British Petroleum, Shell. Perusahaan raksasa minyak bumi ini adalah dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, jerman Barat dan Jepang. OPEC berusaha secara kolektif menentukan kebijakan harga dan jumlah produksi minyak bumi di pasaran dunia.

Anggota-anggota OPEC

Negara anggota OPEC terdiri dari; Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela (September 1960, Negara pendiri). Di samping kelima negara pendiri tersebut, para anggota OPEC adalah Qatar (bergabung pada Desember 1960), Libya dan Indonesia (Desember 1962), Uni Emirat Arab (November 1967), Aljazair (Juli 1969), Nigeria (Juli 1971), dan Ekuador (November 1973), yang semuanya berstatus sebagai anggota penuh, serta Gabon (Desember 1973) dengan status sebagai peninjau (associate member). 

Syarat utama bagi keanggotaan di dalam OPEC adalah bahwa:

Ø  Negara yang bersangkutan secara substansial merupakan pengekspor minyak mentah.

Ø  Secara fundamental mempunyai kepentingan yang sama dengan negara-negara (yang sudah menjadi) anggota;

Ø  Disepakati oleh mayoritas anggota OPEC.

Peran Indonesia

Kontribusi dan pengabdian Indonesia di OPEC adalah kala Sekjen OPEC  tahun 1988 hingga 1994 masih di jabat oleh Prof Subroto. Dimana Indonesia kala itu dikenali sebagai sang mediator aktif yang berperan untuk menhubungkan konsumen dan produsen dan juga berperan dalam pihak ketiga yang akan menengahi beberapa konflik yang terjadi