Minggu, 10 Januari 2021

Peran Indonesia dalam perdamaian dunia

Indonesia Di Tengah Hubungan Internasional

 

Petunjuk Belajar Modul:

1.       Dengan modul ini diharapkan siswa dapat belajar secara mandiri peran Indonesia dalam hubungan internasional  tanpa atau dengan bimbingan guru.

2.       Modul ini dikembangkan dari konsep yang mudah ke yang sulit, dari konsep nyata ke konsep yang abstrak dan dari konsep yang sederhana ke konsep yang rumit.

3.       Belajarlah secara berkelompok.

4.       Baca baik-baik Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD) dan Tujuan Pembelajaran.

Prasyarat Sebelum Belajar:

Sebelum mempelajari peran Indonesia dalam hubungan internasional, peserta didik diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai apersepsi:

1.       Pengertian hubungan internasional

a)      Makna hubungan internasional

b)      Subjek hubungan internasional

c)       Faktor yang mempengaruhi hubungan internasional

2.       Hubungan Internasional Indonesia

a)      Sumber hukum pelaksanaan Hubungan internasional

b)      Bentuk bentuk hubungan internasional

c)       Manfaat hubungan internasional

 

A. Makna hubunga internasional

Hubungan internasional atau hubungan antar bangsa merupakan sebuah interaksi manusia antar bangsa baik secara individu maupun kelompok, yang dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan dapat berupa sebuah persahabatan, persengketaan, permusuhan ataupun peperangan.


Berikut adalah pengertian hubungan internasional menurut para ahli

1.       Tulus Warsito. Menurut Tulus Warsito mengungkapkan bahwa Hubungan internasional yakni suatu studi terhadap interaksi dari politik luar negeri dari beberapa pelosok.

2.       Drs. R. Soeprapto. Menurut Soeprapto mengungkapkan bahwa Hubungan internasional yaitu sebagai spesialisasi yang mengintegritaskan suatu cabang-cabang pengetahuan lain yang mempelajari segi-segi internasional kehidupan sosial umat manusia.

3.       Kenneth Watts. Thompson. Menurut Kenneth mengungkapkan bahwa Hubungan internasional yaitu sebuah studi tentang suatu rivalitas antar bangsa serta kondisi-kondisi dan institusi-institusi yang memperbaiki ataupun memperburuk suatu rivalitas tersebut.

4.       J.C. Johari. Menurut Johari mengungkapkan bahwa Hubungan internasional yaitu suatu studi tentang sebuah interaksi yang berlansung diantara negara-negara berdaulat yang disamping itu juga studi tentang suatu pelaku-pelaku non pelosok (non states actors) yang prilakunya memiliki dampak bersama tugas-tugas Negara.

B. Subjek Hubungan Internasional

Subjek hukum Internasional dapat diartikan sebagai pemegang hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional, namun lebih dari itu, subjek hukum internasional juga memiliki arti berupa pemegang hak istimewa procedural untuk mengajukan tuntutan dimuka pengadilan internasional, dan Pemilik kepentingan-kepentingan yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum internasional.

Sebagaimana diketahui bahwa subyek hukum internasional meliputi:

·         Negara;

Peranan negara sebagai subyek hukum internasional lama kelamaan juga semakin dominan oleh karena bagian terbesar dari hubungan-hubungan internasional yang dapat melahirkan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum internasional dilakukan oleh negara-negara. Unsur tradisional suatu Negara terdapat dalam Pasal 1 Montevidio

·         Organisasi Internasional;

Organisasi internasional dalam arti yang luas pada hakikatnya meliputi tidak saja organisasi internasional public (Public International Organization) tetapi juga organisasi privat (Privat International Organization). Organisasi semacam itu meliputi juga organisasi regional dan organisasi sub-regional. Ada pula organisasi yang bersifat universal (organization of universal character).

·         Palang Merah Internasional;

Palang Merah Internasional berkendudukan di Jenewa (austria) memiliki tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Bahkan dapat dikatakan bahwa Palang Merah Internasional sebagi subjek hukum (dalam arti terbatas) lahir karena sejarah; walaupun pada akhirnya badan ini keberadaannya dan statusnya dikukuhkan dengan suatu perjanjian Internasional (konvensi), yang sekarang adalah konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang.

·         Tahta Suci atau Vatikan;

Tahta Suci (Vatican) merupakan suatu contoh dari suatu subjek hukum internasional yang telah ada disamping negara. Hal ini merupakan peninggalan/kelanjutan sejarah sejak jaman dahulu, ketika Paus bukan hanya bertindak sebagai kepala gereja Roma tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Walaupun hanya berkaitan dengan persoalan keagamaan (katolik), Tahta Suci merupakan subjek hukum dalam arti penuh dan kedudukan sejajar dengan negara.

·         Perusahaan sebagai badan hukum internasional otorita;

Pada hakikatnya perusahaan multinasional itu merupakan badan hukum(nasional) byang terdaftar disuatu negara, maka sebenarnya perusahaan multinasional hanya merupakan subyek hukum nasional, dan bukan subyek hukum internasional. Lain halnya dengan perusahaan yang merupakan badan hukum internasional Otorita, menurut penulis ia merupakan subyek hukum internasional (dalam arti terbatas). Adapun landasan hukumnya diatur dalam pasal 170 konvensi PBB tentang Hukum Laut (KHL 1982)

·         Pemberontak,


Kaum Belligerensi (pemberontak atau pihak yang sengketa) awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Maka penyelesaian sepenuhnya urusan negara yang bersangkutan. Bila pemberontakan itu bersenjata dan terus berkembang bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, meski akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut, kaum pemberontak menempati status pribadi atau subyek hukum internasional.

·         Individu. Individu biasanya tersangkut secara tidak langsung dalam hukum internasional. Hubungan individu dengan hukum internasional biasanya dilakukan melalui negara di mana individu tersebut menjadi warga negara. Individu diberikan hak untuk mengajukan tuntutantuntutan yang timbul dari Perjanjian Perdamaian Perang Dunia I, pada berbagai pengadilan yang didirikan atas dasar perjanjian perdamaian tersebut.

C. Wujud, Sifat dan Pola Hubungan Internasional

Berikut ini terdapat beberapa wujud, sifat dan pola dalam hubungan internasional, antara lain:

1. Wujud Hubungan Internasional . Ada 3 macam wujud hubungan internasional, antara lain:

·         Individual (turis mahasiswa pedagang yang mengadakan kontak-kontak pribadi sehingga timbul kepentingan timbal balik di antara mereka).

·         Antar kelompok (Lembaga social dan keagamaan dan perdagangan yang melakukan kontak secara insidental, periodik atau permanen).

·         Hubungan antar Negara (negara yang satu dengan negara lainmengadakan kerjasama dalam bidang ekonomi, kebudayaan, tekhnologi, dll ).

2. Sifat Hubungan Inernasional. Ada 4 macam sifat hubungan internasional, antara lain:

·         Persahabatan

·         Persengketaan

·         Permusuhan

·         Peperangan

3. Pola Hubungan Internasional. Ada 3 macam pola hubungan antara bangsa, yaitu :

·         Pola Penjajahan. Penjajahan pada hakekatnya merupakan penghisapan oleh suatu bangsa atas bangsa lain yang ditimbulkan oleh perkembangan paham kapitalis, di mana pelosok penjajah membutuhkan bahan mentah bagi industrinya dan pun pasar bagi hasil industrinya. Inti dari penjajahan di sini. adalah penguasaan wilayah bangsa lain.

·         Pola Ketergantungan. Biasanya terjadi pada negara-negara bertumbuh yang kekurangan modal dan tekhnologi untuk membangun negaranya, terpaksa mengandalkan bantuan negara-negara maju yang hasilnya mengakibatkan ketergantungan pada negara-negara maju tersebut. Pola hubungan ini dikenal sebagai neo-kolonialisme (penjajahan dalam bentuk baru).

·         Pola Hubungan Sama Derajat. Pola hubungan ini paling sulit diwujudkan, namun yaitu pola hubungan yang amat ideal karena berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama, sesuai dengan jiwa sila kedua Pancasila, yang menuntut penghormatan arah kodrat manusia sebagai makhluk yang sederajat tanpa memandang ideologi, bentuk negara maupun sistem pemerintahannya. Politik luar negeri bebas aktif yang kita pilih menghindarkan bangsa kita jatuh ke paham kebangsaan yang sempit ataupun Chauvinisme yang mengagung-agungkan bangsa sendiri namun memandang rendah bangsa lain. Juga menjauhkan paham Kosmopolitisme yang memandang seluruh dunia sebagai negri yang satu dan persis sehingga mengabaikan negeri sendiri.

C. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya hubungan internasional

Menjalin hubungan dengan negara lain memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu adanya pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan dari negara. Pengakuan negara tersebut dinamakan dengan de factodan de jure. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara perlu menjalin hubungan internasional ada dua macam yaitu:


1.       Faktor Internal. Faktor internal mengapa suatu negara perlu menjalin hubungan internasional adalah adanya kekhawatarin terancamnya kelangsungan hidup. Ancaman tersebut dapat berupa intervensi maupun kudeta dari negara lain.

2.       Faktor Ekternal. Faktor kedua adalah faktor  eksternal yaitu adanya ketentuan hukum alam yangmana tidak ada satupun negara yang dapat hidup sendiri. Setiap negara tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya kerja sama dan bantuan dari negara lain. Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain yang berupa pemecahan masalah politik, hukum, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan.

D. Bentuk bentuk hubungan internasional

Kerja sama internasional adalah kerja sama yang dilakukan oleh antarnegara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat dan juga untuk kepentingan lain sesuai dengan pedoman politik luar negeri masing-masing negara.Kerja sama ini melingkupi berbagai bidang, misalnya untuk kemajuan dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, pendidikan, dan sebagainya. Seperti apa bentuk-bentuk kerja sama internasional? Yuk, cari tahu!

·         Kerja Sama Bilateral. Kerja sama Bilateral adalah kerja sama antar dua negara karena saling mendapat keuntungan atau memiliki hubungan yang baik. Contohnya kerja sama Indonesia dengan Arab Saudi terkait ibadah haji.

·         Kerja Sama Regional. Kerja sama regional merupakan kerja sama antar beberapa negara dalam satu kawasan atau wilayah. Kerja samaini dilakukan karena adanya satu kepentingan bersama di bidang ekonomi, politik, pendidikan dan pertahanan. Contohnya adalah ASEAN (organisasi kawasan Asia Tenggara)

·         Kerja Sama Multilateral. Kerja sama multilateral adalah kerja sama yang dilakukan lebih dari dua negara tanpa batas kawasan atau wilayah. Bisa kerja sama antar satu kawasan atau bisa beda kawasan. Anggota terdiri dari dua jenis yaitu anggota utama dan anggota aktif. Maksud dari anggota utama adalah negara dengan kekuatan menengah, misalnya Kanada. Sementara anggota aktif adalah negara kecil yang peranannya terbatas atau sedikit kekuatan dalam urusan internasional.Biasanya anggota aktif secara sukarela bergabung dalam organisasi itu, bisa masuk juga bisa keluar dari anggota. Contoh kerja sama multilateral adalah adanya perserikatan bangsa-bangsa atau kita kenal dengan PBB.

E. ·         Landasan Idiil. Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung unsur bahwa bangsa Indonesia merupakan dirinya bagian dari umat manusia di dunia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

·         Landasan Konstitusional. UUD 1945 terutama dalam pembukaan (alenia I dan IV). Pembukaan UUD 1945 alenia 1 "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".Pembukaan UUD 1945 alenia 4 “… ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

·         Batang Tubuh UUD 1945: pasal 11 yang berbunyi: (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****) (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***) (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undangundang. ***)

·         Pasal 13 UUD 1945 yang berbunyi: (1) Presiden mengangkat duta dan konsul., (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *), (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

·         Landasan Operasional

1.       Ketetapan MPR

2.       Undang-Undang, misalnya UU. No. 37 /1999 tentang hubungan luar negeri

3.       Peraturan presiden, yang dituangkan dalam Perpres.

4.       Kebijaksanaan/peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri luar negeri. 

F. Manfaat Hubungan Internasional (HI) Bagi Suatu Negara di Beberapa Bidang

Hubungan internasional akan memberikan banyak manfaat di segala aspek negara. Adapun Manfaat hubungan internasional (di bidang : ideologi, politik, ekonomi, sosbud, pertahanan dan keamanan), dapat Anda simak sebagai berikut.

·         Bidang Ideologi. Manfaat yang diperoleh dapat dilihat dari sisi ideologi yaitu untuk melindungi dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.

·         Bidang Politik. Manfaat politik yang diperoleh yaitu adanya dukungan dalam melaksanakan suatu kebijakan politik dan luar negeri yang mencakup kepentingan pembangunan maupun kepentingan nasional.

·         Bidang Ekonomi. Manfaat ekonomi yaitu sebagai dukungan upaya-upaya dalam meningkatkan pembangunan nasional.

·         Bidang Sosial Budaya. Manfaat sosial budaya dapat dilihat dari adanya dukungan antarbangsa dalam upaya peningkatan dan bimbingan nilai-nilai sosial budaya bangsa.

·         Bidang Pertahanan dan Keamanan. Manfaat pada bidang tersebut adalah memberikan dukungan untuk upaya memelihara keamanan, stabilisasi, dan perdamaian internasional.

Adapun manfaat lain yang akan diperoleh oleh negara termasuk Indonesia yaitu sebagai berikut:

1.       Meningkatkan perdamaian antarnegara di dunia

2.       Melindungi dan mempertahankan kemerdekaan suatu Negara

3.       Mewujudkan tujuan pembangunan pada bidang sosial ekonomi

4.       Menghasilkan koordinasi ekonomi yang terarah

5.       Memperlebar jaringan dan pemanfaatan suatu wilayah

6.       Meningkatan pemasukan Negara

7.       Meningkatkan daya saing negara pada bidang ekonomi

8.       Memberikan tambahan devisa bagi Negara

9.       Menciptakan suatu organisasi internasional bersama

 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Proyek Gotong Royong Kewarganegaraan

 1. Tujuan Pembelajaran  Pada unit ini kalian diharapkan dapat menginisiasi sebuah kegiatan serta menetapkan tujuan dan target bersama. Sela...